Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi belanja perlindungan sosial pada Maret 2023 sebesar Rp 74,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencapaian tersebut mengalami penurunan 7,7% dari tahun lalu yang sebesar Rp 81 triliun.
"Memang perlindungan sosial pada 2021 dan 2022 diekspansi karena dalam situasi pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang tak bisa bekerja dan berdagang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2023, Senin (17/4).
Sri Mulyani menyebut faktor utama penurunan belanja perlindungan sosial pada Maret 2023 karena sudah pulihnya keadaan dan kegiatan ekonomi. Dia mengatakan angka tersebut sebenarnya masih terbilang tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda yakni hanya Rp 58,8 triliun.
Baca Juga: Catatan Kemenkeu, Pemda Telah Salurkan Bansos Sebesar Rp 376,86 Miliar
"Saat pandemi Covid-19 melanda, level bantuan sosial langsung meningkat tajam. Hal itu membuktikan APBN bekerja untuk memulihkan scaring effect yang ada pada masyarakat, terutama untuk kelompok paling miskin," ujarnya.
Secara rinci, Sri Mulyani menyampaikan pemanfaatan anggaran perlindungan sosial yang digunakan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp 35,9 triliun. Adapun perinciannya, Kemensos sebesar Rp 14,8 triliun untuk penyaluran PKH sebanyak 9,6 juta KPM dan kartu sembako 17,5 juta KPM.
Selain itu, dimanfaatkan Kemendikbudristek dan Kemenag sebesar Rp 8,3 triliun untuk penyaluran bantuan PIP dan KIP Kuliah. BNPB sebesar Rp 1,3 triliun untuk bantuan stimulan bantuan rumah terdampak bencana gempa bumi di Kab. Cianjur.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Dampak Realisasi Transfer Daerah dan Dana Desa yang Lambat
Sementara itu, anggaran yang digunakan melalui non kementerian dan lembaga untuk perlindungan sosial sebesar Rp 37,5 triliun. Adapun penggunaannya untuk subsidi energi dan non-energi.
Selanjutnya, melalui belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,1 triliun. Adapun penggunannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 1,2 juta KPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
