kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tahun Terakhir Periode Pemerintahan, Jokowi Siapkan Anggaran Rp 999,99 Triliun


Kamis, 06 April 2023 / 14:33 WIB
Tahun Terakhir Periode Pemerintahan, Jokowi Siapkan Anggaran Rp 999,99 Triliun
ILUSTRASI. Pemerintah menganggarkan pagu indikatif belanja pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp 999,99 triliun.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mengoptimalkan momentum terakhir periode pemerintahan, Kementerian Keuangan menganggarkan pagu indikatif belanja pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp 999,99 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja tersebut akan digunakan untuk lima agenda prioritas. 

Seperti belanja pemerintah pusat dan daerah, mendukung hirilisasi dan ekonomi hijau, serta konsolidasi sumber dana pembangunan kualitas SDM.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpotensi Melambat, Berikut Pemicunya

“Total pagu indikatif yang kita indikasikan Rp 999,99 triliun. Ini tujuannya untuk disatu sisi oprasi kebutuhan pemerintah tetap kita penuhi dan prioritas nasional yang ditetapkan Presiden akan kita capai,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).

Dari anggaran sebesar Rp 999,99 triliun tersebut terbagi menjadi dua. Sebesar Rp 424,27 triliun akan digunakan untuk kebutuhan minimum pemerintah, seperti belanja pegawai dan operasional.

Sedangkan Rp 575,72 triliun akan diperuntukkan bagi reformasi struktural dan penajaman tema prioritas. Reformasi struktural seperti untuk biaya kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan juga Pendidikan.

Sementara itu, tema prioritas jangka pendek di antaranya, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan dukungan terhadap investasi.

Terakhir, akan digunakan untuk agenda prioritas dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni untuk penyelenggaraan tahapan pemilu, pembangunan IKN, dan penyelesaian PSN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×