Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu perombakan atau reshuffle di Kabinet Indonesia Maju kembali berhembus. Hal itu didorong dari merapatnya PAN dalam koalisi pemerintah.
Meski begitu, ekonom menyorotI sejumlah kementerian yang memiliki kerja minim dalam jajaran pembantu Presiden Joko Widodo saat ini. Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dinilai masih belum banyak membuat gebrakan.
Terutama berkaitan dengan perbaikan data penerima bantuan. "Sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19, masih ditemukan data yang tidak sinkron antar kementerian terkait program bansos," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (28/9).
Baca Juga: PAN akui siap bila ditawari masuk Kabinet Indonesia Maju
Selain itu, Bhima juga menyoroti kerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Program yang dikerjakan oleh Ida dalam masa pemerintahan saat ini dinilai tumpang tindih dengan berbagai kementerian.
Pada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) disebut berbenturan dengan tugas Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara terdapat program ketenagakerjaan yang malah tak digarap oleh Kemenaker.
"Program yang harusnya berada di bawah pengawasan langsung Menaker seperti Kartu Prakerja justru diserahkan ke PMO di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ungkap Bhima.
Baca Juga: Terkait isu reshuffle kabinet, ini kata juru bicara presiden
Bhima juga menyinggung kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kinerja Menkeu dalam hal utang dinilai harus lebih berhati-hati. Rencana Undang Undang (UU) perpajakan pun disebut dapat negatif pada pemulihan ekonomi karena memicu munculnya pajak baru.
Kritik Bhima terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi terdapat pada belum optimalnya upaya meredam dominasi produk impor dalam marketplace. Padahal hal tersebut menjadi arahan langsung Jokowi.
"Sampai saat ini belum ada kebijakan kongkrit khususnya banjir barang impor di e-commerce," jelas Bhima.
Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir juga menjadi sorotan bagi Bhima. Erick dinilai belum mampu mengevaluasi proyek strategis sehingga beban BUMN masih sangat besar.
Selanjutnya: Isu reshuffle kabinet merebak setelah PAN masuk ke koalisi, begini kata Istana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
