kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,75   -27,98   -3.02%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pusat akan kelola pariwisata daerah


Kamis, 10 September 2015 / 13:05 WIB
Pusat akan kelola pariwisata daerah


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah akan mengambil alih pengelolaan lokasi-lokasi potensial pariwisata di Tanah Air. Hal itu sebagai upaya untuk mendorong masuknya turis asing sekaligus peningkatan devisa.  

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman menyatakan, pemerintah melihat ada lima daerah yang potensial selain Bali untuk menjadi tujuan para turis. Yakni,  Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, serta pusat perbelanjaan dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.

Agar potensi pariwisata di lokasi tersebut berkembang, pihaknya akan membentuk lembaga independen, sebagaimana halnya Bali Tourism Authorithy di Pulau Dewata. Sebab itu, pengelolaan lembaga independen ini mesti ditangani langsung oleh pusat,  tidak lagi oleh daerah.

Rizal bilang, dari kelima daerah tersebut, lokasi yang saat ini menjadi perhatian utama yaitu Danau Toba. "Danau Toba harus bisa menjadi Monaco-nya Asia. Pengelolaannya tidak bisa lagi di bawah bupati atau gubernur, kami akan kelola dan harus dibentuk Toba Tourism Authority," ujar Rizal, Rabu (9/9).

Selain itu, pemerintah juga siap menyediakan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur pendukung. Misalnya untuk meningkatkan kapasitas Bandara Silangit sehingga langsung bisa terhubung dengan Jakarta ataupun Singapura, pembangunan jalan raya, serta suplai tenaga listrik, dan jaringan internet.

Bahkan, nantinya pemerintah siap menggelar tender pembangunan sepuluh hotel di kawasan Danau Toba. "Mungkin untuk pengembangan Danau Toba ini, akan menghabiskan biaya investasi sebesar US$ 400 juta hingga US$ 500 juta, namun saya yakin modalnya akan cepat kembali jika dikelola benar," ujar Rizal yang juga bekas komisaris di Grup Lippo.

Sebelumnya, untuk menjaring wisatawan asing pemerintah juga berencana menambah 47 negara per awal 2016, sehingga totalnya akan ada 92 negara yang akan menerima fasilitas bebas visa.

Menteri Pariwisata Arief Yahya bilang, penambahan jumlah negara bebas visa dinilai cukup ampuh menggenjot kunjungan wisatawan asing, yakni dengan pertumbuhan hingga 15%.  Rizal bilang, dengan kebijakan bebas visa dan pengembangan lokasi wisata pihaknya optimistis kunjungan turis akan mencapai 20 juta orang pada 2019, atau naik 100%. Sayangnya, catatan KONTAN, kebijakan bebas visa ini belum diketahui secara luas oleh turis sehingga terjadi pungli di bandara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×