Purbaya Sebut Ada Rp 275 Triliun Kas Negara Nganggur di BI, Siap Disalurkan ke BPD

Rabu, 08 Oktober 2025 / 19:04 WIB

ILUSTRASI. Laporan APBN Kita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat jumpa pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (22/9/2025). Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2025 Rp 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per 31 Agustus 2025. Posisi defisit ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar 0,69% atau Rp 153,4 triliun. Sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%. Adapun, keseimbangan primer mencapai Rp 22 triliun hingga 31 Agustus 2025. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/22/09/2025

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan saat ini terdapat sekitar Rp 275 triliun kas negara yang menganggur di Bank Indonesia, dan siap untuk ditempatkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai permintaan dan kebutuhan.

"Jadi, saya sedang diskusi dengan mereka atau ini, saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka, berapa mereka bisa terima. Saya enggak akan paksa mereka (BPD),” ujar Purbaya saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Namun, Purbaya menegaskan, tidak semua BPD akan mendapat penempatan dana SAL, melainkan hanya yang dinilai siap dan memiliki tata kelola yang baik. Ia mencontohkan dua bank daerah yang dianggap cukup kuat secara fundamental, yakni Bank DKI dan Bank Jatim.

“Kalau enggak bisa, ya sudah. Tapi DKI mau kelihatannya, dan Bank Jatim juga. Saya ketemu dengan gubernur di sana, sepertinya mau. Karena bank-bank BPD yang lain kurang dana juga,” jelasnya.

Menurutnya, penempatan dana di dua BPD tersebut akan menjadi percontohan awal sebelum diperluas ke bank daerah lain. Dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah, langkah ini diharapkan bisa mempercepat perputaran dana pemerintah di tingkat lokal dan menstimulasi ekonomi daerah.

“Kalau saya masukin ke Bank Jatim, harusnya ke bank di daerah lain dengan cepat. Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” kata Purbaya.

Meski membuka peluang bagi BPD, Purbaya menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah akan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip kehati-hatian fiskal.

“Saya coba dua dulu itu. Karena backing-nya kuat, pemerintah Jatim dan DKI, dua-duanya besar. Jadi, saya merasa lebih aman kalau ditaruh di sana. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong aja,” ujarnya setengah berseloroh.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan dana kas negara yang belum produktif di BI dan memperkuat peran BPD dalam penyaluran pembiayaan sektor-sektor produktif di daerah. Dengan likuiditas tambahan ini, BPD diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih merata dan inklusif.