Menkeu Purbaya Guyur Dana SAL ke BPD untuk Gerakkan Ekonomi di Daerah

Rabu, 08 Oktober 2025 / 18:51 WIB

ILUSTRASI. Laporan APBN Kita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat jumpa pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (22/9/2025). Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2025 Rp 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per 31 Agustus 2025. Posisi defisit ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar 0,69% atau Rp 153,4 triliun. Sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%. Adapun, keseimbangan primer mencapai Rp 22 triliun hingga 31 Agustus 2025. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/22/09/2025

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, upaya untuk menggeser dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bertujuan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Purbaya bilang, saat ini pemerintah memiliki sekitar Rp 275 triliun dana SAL yang belum dimanfaatkan atau “menganggur” di Bank Indonesia. Dana tersebut berpotensi ditempatkan ke BPD untuk memperkuat likuiditas perbankan daerah sekaligus mendukung pembiayaan ekonomi lokal.

“Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka (BPD). Mereka bisa terima berapa sih? Kalau waktu Bank BUMN kan saya paksa, walaupun saya takut juga karena banknya (BPD) enggak sebesar BUMN,” ujar Purbaya dalam saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak akan memaksakan penempatan dana tersebut di semua BPD. Namun, sejumlah bank daerah dinilai memiliki kesiapan dan dukungan kuat dari pemerintah provinsi, seperti Bank DKI dan Bank Jatim.

“Kalau enggak bisa, ya sudah. Tapi DKI (Bank Jakarta/Bank DKI) mau kelihatannya, dan Bank Jatim juga. Saya ketemu dengan gubernur di sana (Gubernur Jatim), sepertinya mau. Karena bank-bank BPD yang lain kurang dana juga,” jelasnya.

Purbaya menilai, penempatan dana di Bank Jatim dan Bank Jakarta (Bank DKI) bisa menjadi percontohan awal sebelum diperluas ke BPD lain. Dengan dukungan keuangan daerah yang kuat, langkah ini diharapkan mampu mempercepat perputaran dana pemerintah di tingkat lokal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah.

"Kalau saya masukkan ke Bank Jatim, harusnya ke bank di daerah lain dengan cepat. Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” tutur dia.

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di BPD tetap akan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Ia mengaku lebih percaya diri menempatkan dana di BPD dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

“Saya coba dua dulu itu. Karena backing-nya kuat, pemerintah Jatim dan DKI, dua-duanya besar. Jadi, saya merasa lebih aman kalau ditaruh di sana. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong aja,” ujar Purbaya setengah berseloroh.

Langkah penempatan SAL di BPD ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan dana yang dianggap menganggur di BI dan memperkuat peran perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi di sektor-sektor produktif.