Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Setelah Bank Himbara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menggeser penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) di sisa akhir tahun ini.
Purbaya sudah mengantongi dua BPD yang akan mendapat guyuran likuiditas dari Kas Negara tersebut, yakni Bank Jatim dan Bank DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai kebijakan pemerintah menempatkan dana SAL ke BPD belum tentu efektif dalam mendorong ekonomi daerah.
Menurut Rizal, langkah tersebut memang menunjukkan upaya pemerintah menjaga likuiditas fiskal di daerah agar dana menganggur tetap produktif.
Baca Juga: Purbaya Tanggapi Protes Pemangkasan TKD 2026, Minta Daerah Perbaiki Belanja
Namun, efektivitasnya patut dipertanyakan karena BPD saat ini justru mengalami kelebihan likuiditas akibat rendahnya penyerapan anggaran dan penyaluran kredit.
"Tanpa arus keluar ke sektor riil, kebijakan ini hanya memindahkan dana idle antar pos tanpa memberi dampak ekonomi nyata," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan, agar kebijakan ini berdampak, penempatan SAL perlu disertai syarat yang jelas, seperti kewajiban menyalurkan kredit produktif atau menjalin kemitraan dengan lembaga penjamin.
"Jika tidak, BPD akan cenderung menempatkan dana tersebut ke instrumen aman jangka pendek yang minim multiplier effect. Kuncinya bukan sekadar menjaga likuiditas, tapi memastikan dana publik benar-benar menggerakkan ekonomi daerah," katanya.
Senada, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Ia menjelaskan, selama ini banyak dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di BPD karena berbagai program belum berjalan, sementara Pemda berharap memperoleh imbal hasil dari dana yang disimpan tersebut.
Namun, menurutnya, inisiatif Menteri Keuangan kali ini berbeda karena bertujuan langsung untuk menggerakkan perekonomian daerah agar tumbuh lebih agresif.
"Ya terutama kalau lihat dia ingin memulai dengan menaruh dana di Bank Jakarta ya, sekitar Rp 10-20 triliun. Jadi harapannya sih bisa mendongkrak sektor riil terutama dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pembangunan pemerintah," kata Myrdal.
Myrdal menambahkan, pemerintah juga tampaknya ingin memastikan agar dana yang ditempatkan di bank daerah tidak dialihkan untuk membeli surat utang atau aset sekuritas.
Lebih lanjut, ia menyebut penyaluran kredit dari dana tersebut idealnya diarahkan ke sektor-sektor yang sejalan dengan delapan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program itu mencakup kemandirian pangan dan energi, penyediaan makanan bergizi gratis (MBG), peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan koperasi Desa Merah Putih dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan ekspor.
"Jadi ya memang niatnya untuk dorong supaya ekonomi daerah lebih bergerak ya, asalkan ya itu disalurkan ke sektor yang terkait dengan program prioritas pembangunan pemerintah," pungkasnya.
Baca Juga: Purbaya Dukung Langkah Bersih-bersih Dirjen Pajak, Pecat Pegawai yang Fraud
Selanjutnya: IHSG Menanti Rilis Data Ekonomi, Simak Proyeksi dan Rekomendasi Sahamnya
Menarik Dibaca: 7 Alasan Jamu Kunyit Asam Bagus untuk Wanita, Bantu Cegah Osteoporosis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
