kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.940.000   20.000   0,68%
  • USD/IDR 16.808   -72,00   -0,43%
  • IDX 8.032   96,61   1,22%
  • KOMPAS100 1.132   15,02   1,34%
  • LQ45 821   5,36   0,66%
  • ISSI 284   5,77   2,08%
  • IDX30 427   0,41   0,10%
  • IDXHIDIV20 513   -1,95   -0,38%
  • IDX80 127   1,53   1,22%
  • IDXV30 139   0,46   0,33%
  • IDXQ30 139   -0,29   -0,21%

Purbaya Ogah Lanjutkan Burden Sharing dengan BI, Ini Alasannya!


Selasa, 28 Oktober 2025 / 17:39 WIB
Purbaya Ogah Lanjutkan Burden Sharing dengan BI, Ini Alasannya!
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menggunakan skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menggunakan skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Purbaya menilai, kebijakan burden sharing tersebut bersifat darurat dan tidak boleh dijadikan praktik normal dalam tata kelola fiskal dan moneter.

"Kita dari istana gak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Saya Naikkan Pajak Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

Menurutnya, burden sharing berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya berjalan secara independen.

"Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai pakamnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," katanya.

Purbaya menegaskan, penerapan burden sharing secara berkelanjutan akan menimbulkan risiko serius terhadap kredibilitas kebijakan moneter, karena membuat BI seolah “memonetisasi” kebijakan fiskal.

"Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral memonetize kebijakan fiskal itu yang gak boleh sebetulnya," terang Purbaya.

Purbaya menyebut, kebijakan serupa hanya wajar dilakukan dalam situasi krisis ekstrem, seperti pandemi, namun ke depan akan dihindari sebisa mungkin.

"Tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin," ujarnya.

Baca Juga: Purbaya Klaim Penempatan Rp 200 Triliun di Himbara Berhasil Menggerakkan Sektor Riil

Selanjutnya: CAR Industri Naik, Perbankan Jaga Kecukupan Modal

Menarik Dibaca: Apakah Cumi Mengandung Kolesterol atau Tidak? Ini Jawabannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×