kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.264   98,00   0,54%
  • IDX 5.216   100,96   1,97%
  • KOMPAS100 673   14,01   2,12%
  • LQ45 539   12,31   2,34%
  • ISSI 167   2,41   1,46%
  • IDX30 305   7,62   2,57%
  • IDXHIDIV20 414   11,96   2,97%
  • IDX80 78   1,62   2,13%
  • IDXV30 112   2,40   2,19%
  • IDXQ30 103   2,63   2,62%

Purbaya Ogah Lanjutkan Burden Sharing dengan BI, Ini Alasannya!


Selasa, 28 Oktober 2025 / 17:39 WIB
Purbaya Ogah Lanjutkan Burden Sharing dengan BI, Ini Alasannya!
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menggunakan skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menggunakan skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Purbaya menilai, kebijakan burden sharing tersebut bersifat darurat dan tidak boleh dijadikan praktik normal dalam tata kelola fiskal dan moneter.

"Kita dari istana gak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Saya Naikkan Pajak Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

Menurutnya, burden sharing berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya berjalan secara independen.

"Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai pakamnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," katanya.

Purbaya menegaskan, penerapan burden sharing secara berkelanjutan akan menimbulkan risiko serius terhadap kredibilitas kebijakan moneter, karena membuat BI seolah “memonetisasi” kebijakan fiskal.

"Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral memonetize kebijakan fiskal itu yang gak boleh sebetulnya," terang Purbaya.

Purbaya menyebut, kebijakan serupa hanya wajar dilakukan dalam situasi krisis ekstrem, seperti pandemi, namun ke depan akan dihindari sebisa mungkin.

"Tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin," ujarnya.

Baca Juga: Purbaya Klaim Penempatan Rp 200 Triliun di Himbara Berhasil Menggerakkan Sektor Riil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×