kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PUPR siapkan Rp 11 T untuk program padat karya


Minggu, 05 November 2017 / 11:47 WIB
PUPR siapkan Rp 11 T untuk program padat karya


Reporter: Agus Triyono, Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Joko Widodo mengenai Program Padat Karya Cash direspon cepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ditemui saat menghadiri Syukuran Peresmian Tol Becakayu, di Gerbang Tol Jakasampurna, Bekasi, Jumat (3/11) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan Rp 11,2 triliun untuk program ini.

"Saya tadi laporkan di rapat terbatas, dari anggaran PUPR dari Rp 107,3 triliun pada 2018, ada Rp 11,2 triliun akan dialokasikan untuk Program Padat Karya," katanya kepada Kontan.co,id.

Basuki melanjutkan, melalui program ini, Kementerian PUPR menargetkan akan membuka 263.646 lapangan kerja baru, dengan 20,5 juta Hari Orang Kerja (HOK).

"Dari arahan Presiden, program padat karya ini untuk membantu daya beli masyarakat khususnya di desa. Makanya kita sasar bagi mereka yang belum bekerja di desa," sambung Basuki.

Dengan total anggaran mencapai Rp 11,2 triliun, sebanyak Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk belanja upah alias membayar para pekerja. Dalam sebulan, pekerja akan menerima upah rerata Rp 3,3 juta.

Selain itu, sebesar Rp 986,7 miliar untuk proyek pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Sebesar Rp 699,2 miliar untuk proyek rumah khusus.

Alokasi lainnya, Rp 3,2 miliar untuk pembangunan rumah swadaya, dan Rp 3,5 triliun untuk pembangunan proyek keciptakaryaan.

Program padat karya PUPR ini sendiri akan dimulai pada Januari mendatang. Saat ini, Kementerian PUPR kata Basuki sedang menyusun mekanisme terkait rekrutmen pekerja.

"Ada mekanisme barunya, jadi diperbesar, karena kebutuhan untuk distribusi uang ke masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan, kemiskinan, agar daya beli naik," sambung Basuki.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, Jumat (3/11) meminta agar Kementerian atau Lembaga dapat membuat perencanaan mulai dari anggaran hingga pembiayaan yang baik terkait program Padat Karya ini.

“Sehingga programnya betul-betul berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×