Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, saat ini Indonesia berada di era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik serta persaingan global yang semakin tajam.
Sebagai bangsa dan negara, Puan meminta semua pihak untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya agar dapat menentukan nasib bangsa dan tanah air.
“Selama 75 tahun Indonesia merdeka telah banyak capaian kemajuan yang diraih,” kata Puan dalam Sidang Tahunan bersama MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2020 di Kompleks MPR/DPR, Jumat (14/8).
Baca Juga: Jokowi sindir media untuk tak hanya kejar klik
Puan mengatakan, kemajuan tersebut berada dalam gerak peradaban zaman yang selalu berkembang dan menghadirkan tantangan baru.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia maju, semua harus bergerak cepat seiring dengan cepatnya perkembangan peradaban dunia di berbagai bidang.
“Untuk mempercepat terwujudnya Indonesia maju yang berkekuatan politik, sosial, budaya dan ekonomi, maka politik pembangunan kita ke depan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia, memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, pemerataan pembangunan infrastruktur serta optimalisasi reformasi birokrasi,” jelas Puan.
Baca Juga: Jokowi sebut pengembangan food estate untuk perkuat cadangan pangan nasional
Puan juga menyebut, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, semangat Indonesia maju juga perlu menjadi tujuan bersama dalam pembangunan hukum untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Politisi PDIP ini mengatakan, produk hokum yang dihasilkan harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa Indonesia maju.
Kebutuhan hukum akan selalu mengikuti perkambangan zaman dan produk hukum yang dihasilkan serta harus sealalu berlandaskan pada pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis.
Baca Juga: Kembangkan B100, Jokowi pastikan akan serap 1 juta ton sawit
NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai konsensus bersama dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.
“Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai-nilai budaya, sosial dan sosiologis bangsa Indonesia,” jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
