/2026/02/02/127850284.jpg "Ada Krisis Energi, Ekonom Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan Transportasi Umum")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman krisis energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk merombak tata kelola transportasi publik di tanah air.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai percepatan pembangunan transportasi umum sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, urgensi pembenahan transportasi massal sebenarnya tidak hanya terpaku pada persoalan efisiensi energi semata.
"Sebenarnya, tidak ada masalah krisis energi sejatinya pembangunan transportasi umum itu perlu dilakukan secara masif. Transportasi umum ini bukan hanya terkait dengan penggunaan energi, tapi juga terkait tata kota dan lingkungan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Konflik Lebanon Memanas, Delapan Prajurit TNI Jadi Korban dalam Dua Hari
Ia mengungkapkan, situasi saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menggulirkan kebijakan strategis guna membangun ekosistem transportasi yang berkelanjutan. Namun, kebijakan yang diambil harus bersifat tepat guna dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar pengadaan unit kendaraan.
"Adanya ancaman krisis energi seperti saat ini, harusnya jadi momentum untuk mempercepat pembangunan transportasi umum di perkotaan. Mempercepat ini tentu butuh kebijakan yang tepat untuk membangun tata kelola transportasi umum. Tepat di sini adalah dengan mengedepankan basis permintaan. Misalkan membuat trayek yang sesuai, ataupun membuat halte dan pedestrian yang layak. Bukan hanya soal membeli armada saja," tegasnya.
Terkait dukungan pendanaan, Nailul melihat adanya peluang untuk melakukan realokasi dari pos anggaran besar lainnya, seperti anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pos infrastruktur umum. Menurut hitungannya, pengalihan sebagian kecil anggaran dari pos tersebut sudah cukup untuk memberikan dampak signifikan bagi transportasi daerah.
Baca Juga: Prabowo Saksikan 11 Nota Kesepakatan Bisnis RI-Jepang Senilai Rp 401,71 Triliun
"Pos untuk MBG misalkan diambil saja 5 hari sudah Rp 6 triliun. Sudah bisa untuk membuat rute dan pendukung transportasi umum di beberapa kota. Penyediaan lahan dari pemerintah daerah misalkan. Atau pengembangan jaringan rel antar kota yang saling berdekatan sehingga transportasi melalui kereta bisa dimaksimalkan. Sangat bisa dilakukan apabila memang ada kemauan dari pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
