Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Sebagian besar proyek pekerjaan umum masih belum bisa direalisasikan pengerjaannya pada bulan ini. Sampai saat ini pemerintah baru menyelesaikan 40 aktivitas senilai Rp 3 triliun yang sudah siap di luncurkan oleh DPU. Sisanya, dengan total nilai Rp 3,6 triliun sampai saat ini masih mangkrak menunggu persetujuan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan 40 aktifitas senilai Rp 3 triliun itu sudah siap digulirkan pekan ini. “Saya sudah mengirimkan surat ke DPR untuk meminta agar yang sudah selesai bisa digulirkan tanpa harus menunggu pengesahan seluruh anggaran termasuk untuk K/L yang telah siap,” kata Sri Mulyani usai Rakor Bidang Ekonomi di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan, sebanyak 40 aktifitas atau sekitar Rp 3 triliun tersebut sudah memiliki dokumen anggaran seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya sehingga bisa segera digelontorkan. “Sebagian yang lain senilai Rp 3,6 triliun masih harus menunggu persetujuan panitia anggaran. Yang lain masih menunggu 1-2 minggu ini untuk mendapat persetujuan dewan,” katanya.
Menkeu mengatakan, ada beberapa K/L yang saat ini sudah siap meluncurkan stimulus infrastruktur tersebut, yaitu ESDM, Depkes, Depnaker, Departemen Koperasi dan UMKM dan Menpera. Sedangkan yang saat ini masih bermasalah dan memerlukan pembahasan dengan DPR adalah Deptan, Dephub, DKP, DPU, dan Depdag.
“Beberapa kegiatan dari aktivitas program stimulus statusnya beda-beda,” katanya. Ia menambahkan, beberapa pembahasan yang perlu mendapat persetujuan dewan adalah mengenai kepastian lokasi proyek dan juga jenis aktifitas yang dilakukan.
PU sendiri mendapat alokasi program stimulus yang harus dilaksanakan sebesar total Rp 6,6 triliun. Sebagian besar proyek yang dikerjakan adalah berupa pengerjaan konstruksi jalan raya yang ada di daerah. Untuk itu maka Pemda setempat juga harus menyiapkan keseluruhan proyek fisik termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membenarkan bahwa sampai saat ini masih banyak proyek-proyek yang berlokasi di daerah yang bermasalah. Proyek yang belum siap jalan adalah proyek daerah yang dititipkan kepada DPU. “Saat ini PU masih melakukan koordinasi dengan Pemda untuk menyiapkan lokasi dan proyeknya,” katanya, kemarin.
Sedangkan, proyek yang siap dicairkan adalah proyek yang sifatnya tahunan atau multiyears, yang memiliki kesiapan dari dokumen dan lokasi keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
