Reporter: Abdul Basith | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pelaksanaan yang minim membuat pemerintah memperketat seleksi proyek infrastruktur yang ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Hal itu tercermin dari daftar proyek dalam PPP Book tahun 2018.
Dalam PPP Book 2018 yang didapat KONTAN, pada tahun ini pemerintah hanya memasukkan 15 proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Namun dari 15 proyek itu, hanya satu yaitu proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat yang dianggap sudah siap.
Sementara 14 proyek lainnya masuk dalam tahap persiapan. Ke-14 proyek tersebut antara lain, pengembangan jaringan transportasi Kota Medan, pembangunan tol Demak- Semarang, pembangunan tol Yogya- Bawen, dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru.
Jumlah proyek yang ditawarkan pemerintah dalam PPP Book tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan 2017. Pada tahun 2017, pemerintah memasukkan 22 proyek yang ditawarkan kepada investor untuk dikerjakan bersama antara pemerintah dengan badan usaha.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengurangan jumlah proyek dilakukan karena pemerintah ingin lebih selektif dalam melaksanakan skema KPBU. Hal itu ditempuh setelah pemerintah melihat pencapaian pelaksanaan proyek pada 2017.
Menurut Bambang, 22 proyek yang dimasukkan dalam PPP Book 2017 masih terlalu bersifat umum. Alhasil, tingkat keberhasilannya pun mengecewakan. Data Bappenas menunjukkan, dari 22 proyek hanya satu saja yang berhasil ditenderkan, yaitu proyek SPAM Bandar Lampung.
Sebanyak 14 proyek mandek dan enam proyek lainnya masih persiapan. Enam proyek itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam PPP Book 2018. "Dengan hasil kemarin, penyusunan PPP Book 2018 lebih selektif. Dalam buku itu kami hanya memasukkan proyek yang benar-benar punya potensi sampai transaksi," kata Bambang kepada KONTAN, Kamis (3/5).
Pengamat Infrastruktur Universitas Indonesia Wicaksono Adi mengatakan, agar proyek KPBU diminati investor, pemerintah harus berupaya mengemasnya seatraktif mungkin. "Pemerintah perlu membuat tawaran menarik, perhitungkan tawaran keuntungan dengan mempertimbangkan lokasi proyek dan tingkat kesulitannya, supaya investor mau," katanya
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara bilang, pelaksanaan proyek KPBU masih seret disebabkan karena masalah pembebasan lahan. "Data mite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menunjukkan, 40% masalah pembangunan proyek itu dipicu pengadaan lahan yang berlarut- larut dan mahal," katanya.
Selain itu juga ada masalah risiko investasi dan perizinan. Menurut Bhima, berinvestasi di sektor infrastruktur memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut membuat investor lebih suka menanamkan di surat utang ketimbang berinvestasi di sektor infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
