Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di empat pulau besar; Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menemui hambatan. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setidaknya ada dua hambatan yang kemungkinan besar akan mengganggu jalannya pelaksanaan proyek.
Hambatan pertama, berkaitan dengan dana. Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014- 2019 pekan lalu mengatakan akan menggeber pembangunan infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Pembangunan infrastruktur yang akan digeber tersebut antara lain; jalan tol dan kereta Trans Sumatera, jalur kereta api trans dan jalan tol Kalimantan, jalur kereta di Sulawesi dan jalur kereta di Papua. Jokowi menargetkan, pembangunan proyek- proyek besar tersebut bisa dimulai tahapannya Maret 2015 nanti.
Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang akan digenjot Jokowi tersebut cukup besar. Untuk proyek jalur kereta trans Sumatera misalnya, berdasarkan perhitungan Bappenas anggaran yang diperlukan untuk pembangunan proyek itu mencapai Rp 41,1 triliun.
Kebutuhan anggaran besar juga diperlukan oleh proyek kereta trans Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Dedy, kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan proyek tersebut masing- masingnya mencapai Rp 35 triliun.
"Karena ini membutuhkan dana besart, yang menjadi pertanyaan dananya untuk pembangunan itu mencukupi atau tidak, ini masalah besar yang harus diselesaikan," kata Dedy akhir pekan lalu.
Masalah ke dua, kesiapan proyek. Dedy mengatakan dari sisi persiapan, beberapa proyek yang akan digeber Jokowi Maret nanti, belum selesai secara sempurna. Untuk kereta trans Kalimantan, sampai saat ini kajian mengenai trase proyek, analisis mengenai dampak lingkungan, serta detail engineering design belum dilakukan.
Dedy mengatakan bahwa untuk menyelesaikan ke tiga kajian tersebut setidaknya dibutuhkan waktu satu tahun. Sehingga dengan kata lain, proyek kereta trans Sumatera baru bisa konstruksi pada tahun 2016. "Untuk trans Papua sama, harus ada studi dulu," katanya.
Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sementara itu mengatakan, walaupun masih menghadapi banyak kendala dan persiapan yang belum selesai, pemerintah tetap akan jalan dan menggenjot pembangunan infrastruktur. "Pemerintah akan jalan dengan apa yang sudah ada, tidak akan menunda- nunda lagi, yang sudah feasibility study lanjut, yang sudah detail engineering lanjut, semua harus lanjut," katanya.
Sementara itu Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan sementara itu mengatakan bahwa pendanaan, pemerintah akan semaksimal mungkin meningkatkan sumber pendanaan dengan cara menepatkan sasaran belanja. Sehingga, belanja APBN bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan yang lebih produktif, salah satunya membiayai infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
