Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Program electronic road pricing ( ERP ) alias jalan berbayar di sejumlah jalan utama Jakarta yang dicanangkan pemerintah DKI Jakarta sebaiknya dipikirkan matang-matang. Pasalnya, rencana pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan program ini, kepada semua jenis kendaraan, termasuk truk, bisa berakibat buruk bagi dunia usaha. Lebih bijak, bila program ERP hanya diterapkan bagi kendaraan pribadi saja.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, seharusnya program ERP ini tepat diberlakukan untuk kendaraan pribadi dan bukan kendaraan komersial. Pasalnya, jika pemerintah tetap ngotot memberlakukan program ERP untuk kendaraan komersial, hal itu dapat menambahkan biaya transportasi bagi masyarakat. "Seharusnya program ERP hanya untuk mobil pribadi dan bukan untuk kendaraan komersial seperti truk," ujar Zaldy kepada KONTAN, Senin (27/6).
Menurut Zaldy, sudah ada banyak program-program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Seperti, program Three in One, selain itu, ada juga program pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil-genap. Namun, hingga kini, program tersebut belum juga membuahkan hasil signifikan. Program-program tersebut belum bisa berjalan efektif karena tidak menyinggung substansi persoalan. Sebenarnya, yang menjadi persoalannya adalah ketersediaan angkutan umum yang minim dan rendah secara kualitas.
Zaldy mengimbau, daripada pemerintah membuat peraturan yang menambah biaya kepada masyarakat, sebaiknya, pemerintah secepatnya memperbaiki kualitas angkutan massal terlebih dahulu. Kalau kendaraan umum sudah lebih baik secara kualitas, maka otomatis masyarakat akan memilih kendaraan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.
Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik Pemerintah DKI Jakarta, mengatakan, program ERP di DKI Jakarta segera diterapkan paling cepat bulan Agustus 2011 dan paling lambat akhir tahun 2011. Rencananya, di setiap mulut jalan yang masuk kawasan ERP terdapat sensor yang terhubung dengan alat pendeteksi isi pulsa yang terpasang di kendaraan. Jadi ketika kendaraan melintas di jalur ERP , otomatis alat pendeteksi di kendaraan akan memotong pulsa sesuai tarif ERP . Kecuali angkutan umum, semua kendaraan yang melintas di jalur ERP bakal dikenakan bayaran, termasuk motor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
