Reporter: Dea Chadiza Syafina |
JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan dukungannya pada tuntutan para kepala desa dan perangkat desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jumat (14/12). Ia menyarankan pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.
Menurut Priyo, aksi unjuk rasa ini mencerminkan desakan untuk ke sekian kalinya. "Saya akan melakukan usaha maksimal untuk meyakinkan Mendagri dan Presiden, bahwa tuntutan mereka tidak salah," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/12).
Politikus Partai Golkar ini menyarankan pemerintah untuk mengabulkan tuntutan untuk mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bergelombang.
Ia menekankan bahwa pengangkatan perangkat desa secara bergelombang sangat mungkin dilakukan. Namun memang, jika dilakukan secara serentak, Priyo tidak menampik negara akan kewalahan.
"Dari segi anggaran sangat mungkin kalau dilakukan berkala. Kalau serentak, seperti apa yang disampaikan Menkeu, akan sempoyongan, kami setuju. Namun saya menyesalkan kalau sampai pemerintah masih bersikukuh pada pendiriannya, tidak mau membuka peluang untuk masukan semacam ini," tegas Priyo.
Selain itu, mengenai tuntutan lainnya yaitu periodisasi jabatan, Priyo juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengalah dan memenuhinya. Alasannya tidak lain, karena sistem pemerintahan di desa berbeda dengan pemerintah di kota.
"Saat ini periode-nya masih selama lima tahun sampai dengan enam tahun masa jabatan. Desa itu lain, karena kepemimipinannya langsung berhubungan dengan rakyat. Jadi saya setuju tuntutan periode kepemimpinan selama delapan tahun ini," tandasnya.
Ia memperkirakan, jika pemerintah tidak segera mengabulkan tuntutan ini, sangat mungkin perangkat desa akan terus melakukan aksi. "Kalau pemerintah ikut dengan DPR untuk membahas masalah ini, maka tidak akan sampai berpuluh-puluh ribu kepala desa mengepung seperti ini. Jangan hanya kepung DPR, tapi juga datangi Mendagri dan Istana Presiden. Karena yang bermasalah bukan di gedung ini," kata Priyo.
Ia mengakui hari ini datang ke Gedung DPR/ MPR dengan menggunakan ojek. "Saya sebenernya hanya tinggal 300 meter lagi dari sini tapi stuck. Dan saya dengar gedung parlemen dikepung para kepala desa perangkatnya. Jadi saya naik ojek," pungkas Priyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
