Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menyarankan ada undang-undang untuk pengelolaan partai politik di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan partai.
"Model mengelola parpol perlu diundangkan secara terbuka," kata Anis Matta di Kantor Redaksi Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (6/12/2013).
Anis mencontohkan, saat ini parpol tidak dapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), padahal di negara lain parpol dibiayai oleh negara.
Di sisi lain, partai politik tidak boleh mengembangkan usaha untuk mendapatkan pemasukan untuk membiayai kegiatan partai. "Dengan adanya undang-undang parpol tersebut akan lebih jelas aturan untuk parpol," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
