Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
“Kemungkinan pandemi dengan center di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Atau bahkan luar jawa, Sulsesl tunjukkan angka tinggi. Ini sedang dilakukan langkah-langkah monitoring tiap hari,” kata dia.
Untuk itu pemerintah mengimbau bahwa seluruh langkah-langkah untuk penanganan harus dilakukan konsisten dan disiplin. Dalam hal ini pemerintah serta semua Pemda, TNI, Polri akan melaksanakan penegakan disiplin sehingga masalah Covid betul ditangani.
“Di mana puncaknya diharapkan terjadi pada akhir Mei dan awal Juni. Oleh karena itu dengan skenario tersebut, 2,3% jadi skenario cukup optimistis,” tegas Menkeu.
Adapun dari sisi, kebijakan fiskal saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menganggarkan Rp 405 triliun untuk penanganan dampak lebih lanjut Covid-19. Dari total tersebut untuk kemaslahatan masyarakat lewat bansos, pemerintah menganggarkan jaring pengaman sosial atau social safety net sebanyak Rp 110 triliun.
Baca Juga: BI siap gelontorkan likuiditas untuk ungkit pertumbuhan ekonomi
Rinciannya untuk penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 8,3 triliun, tambahan untuk sembako kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 10,9 triliun.
Kemudian ada pula Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 10 triliun, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA sebanyak Rp 3,5 triliun, tambahan insentif perumahan bagi MBR sebanyak Rp 1,5 triliun, dan program jaringan sosial lainnya yakni Rp 30,8 triliun.
Selanjutnya, Kemenkeu juga mengalokasikan cadangan untuk pemulihan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic senilai Rp 25 triliun, lalu penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp 20 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
