| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.944.000 4.000 0,21%
USD/IDR 16.370 -48,00 -0,29%
IDX 7.952 15,91 0,20%
KOMPAS100 1.106 -0,20 -0,02%
LQ45 812 -1,90 -0,23%
ISSI 268 1,83 0,69%
IDX30 421 0,16 0,04%
IDXHIDIV20 488 0,14 0,03%
IDX80 122 -0,19 -0,16%
IDXV30 132 0,97 0,74%
IDXQ30 136 0,14 0,10%

Prabowo Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Lahan untuk Pengusaha Langgar Tata Ruang

Kamis, 28 Agustus 2025 / 16:07 WIB

ILUSTRASI. Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (15/8/2025). Presiden menegaskan tak ada kebijakan pemutihan lahan untuk pengusaha besar yang melanggar kebijakan tata ruang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ada kebijakan pemutihan lahan untuk pengusaha besar yang melanggar kebijakan tata ruang.

Presiden mengaku mendapatkan laporan banyak pengusaha besar yang lahannya sudah masuk kawasan hutan lindung. Beberapa diantaranya juga tidak membayar pajak kepada negara.

"Masih ada yang nipu-nipu bahkan masih ada yang di hutan lindung, menganggap pemerintah Indonesia itu 'bisa gua atur' gitu," kata Prabowo dalam pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Untuk itu menurutnya, pemerintah berkomitmen merebut kembali beberapa lahan yang terbukti tumpang tindih. Da menegaskan bahwa tidak ada pemutihan di bawah pemerintahannya.

Prabowo mengklaim saat ini sudah ada 3,2 juta hektar lahan yang berhasil kembali direbut negara. Targetnya, hingga September nanti sebanyak 3,7 juta hektar kembali ke pemerintah.

"Tidak ada pemutihan-pemutihan, enak aja udah langgar minta diputihkan. Ganti rugi yang benar, kalau tidak nanti akan saya ambil," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memeriksa konsesi-konsesi tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU)-nya sudah jatuh tempo.

"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," kata Prabow kala itu.