/2026/05/20/1571986083.jpg "Prabowo Perkuat Aturan DHE SDA Demi Optimalkan Devisa Ekspor")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sektor sumber daya alam (SDA) guna mengoptimalkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian nasional.
Prabowo mengatakan, penguatan kebijakan DHE menjadi bagian dari langkah pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA agar manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di dalam negeri.
"Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga: Pemerintah Susun Draft PP Baru, Wajibkan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Lewat BUMN
Prabowo memastikan, aturan ini akan memaksimalkan nilai dari SDA di dalam negeri dan dapat dioptimalkan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Prabowo kembali menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan milik rakyat sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Sekali lagi bumi, air, dan sumber daya alam adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Meski memperkuat kontrol terhadap tata kelola SDA, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap membutuhkan peran sektor swasta dalam perekonomian nasional.
Ia menyebut, Indonesia tetap memerlukan sektor swasta yang dinamis, inovatif dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.
“Justru kita perlu mendukung peran sektor swasta, kita perlu sektor swasta yang dinamis dan penuh inovasi,” ucapnya.
Prabowo juga menekankan model ekonomi Indonesia bukan ekonomi pasar bebas murni maupun ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara.
“Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit hingga Batubara Lewat BUMN
Menurut Prabowo, pemerintah tetap membutuhkan peran negara dalam memberikan perlindungan, pengawasan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, sekaligus tetap memanfaatkan mekanisme pasar yang sehat.
“Kita perlu yang terbaik dari mekanisme pasar dan yang terbaik dari ekonomi pasar bebas,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
