Prabowo Peringatkan Pejabat dan Jenderal: Tak Ada Perlindungan bagi Pelanggar Hukum

Jumat, 15 Agustus 2025 / 12:30 WIB

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (15/8/2025). Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat, termasuk para jenderal, yang terlibat dalam praktik ilegal.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat, termasuk para jenderal, yang terlibat dalam praktik ilegal dan merugikan negara.

Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun, termasuk kader partainya sendiri, jika terbukti bersalah.

"Saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang kuat? Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang tua? Jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo, Jumat (15/8).

Kepada seluruh anggota partai politik, termasuk Partai Gerindra, Prabowo mengingatkan agar segera menjadi *justice collaborator* jika mengetahui adanya pelanggaran hukum. “Kalau ada yang terlibat, walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain dalam penegakan hukum di daerah, guna menghindari potensi konflik kepentingan.

"Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau ada mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," ungkapnya.

Terkait penambangan ilegal, Prabowo menegaskan bahwa rakyat kecil yang menambang akan difasilitasi melalui pembentukan koperasi dan legalisasi usaha. “Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita atur, kita legalkan. Jangan sampai dengan alasan rakyat, tapi nyelundup ratusan triliun,” ujarnya.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita atur, kita legalkan. Jangan sampai dengan asalan rakyat, tapi nyelundup ratusan triliun,” ujarnya.