Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan sidang kabinet paripurna untuk mengevaluasi kinerja tiga bulan masa pemerintahannya pada Rabu (22/1). Dalam sidang tersebut turut dihadiri menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu mengatakan bahwa pemerintahan saat ini melihat bahwa pentingnya melakukan efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah untuk mendukung prioritas nasional.
Sebagai informasi, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Presiden Prabowo akan Hadir di Perayaan Hari Republik India
Penghematan anggaran tersebut berasal dari anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 dengan total sebesar Rp 306,69 triliun. Anggaran ini akan direalokasikan untuk berbagai program prioritas Kabinet Merah Putih.
Total anggaran yang dipangkas terdiri dari anggaran K/L sebesar Rp 256.100.000.000.000 (Rp 256,1 triliun) dan transfer ke daerah sebesar Rp 50.595.177.420.000 (Rp 50,59 triliun).
Adapun Sri Mulyani menerangkan, prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi (MBG) yang penting untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas.
“Pentingnya ketahanan pangan dan energi, juga membangun pertahanan negara yang kuat,” tutur Sri Mulyani mengutip postingan akun instagramnya @smindrawati, Kamis (23/1).
Baca Juga: Jasa Marga (JSMR) Terus Perbanyak SPKLU di Rest Area Travoy
Di samping itu, bendahara keuangan negara ini menyampaikan, dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro menyampaikan, pemangkasan anggaran K/L maupun TKD akan dilakukan dengan pemblokiran anggaran. Tahapannya, masing-masing pimpinan K/L akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya.
Setelah selesai diidentifikasi, kemudian disampaikan ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2024.
“Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu, baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” terangnya.
Baca Juga: Penghematan Anggaran Rp 306,69 Triliun, Bakal Direlokasi untuk Program Apa?
Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan pihaknya perlu tambahan anggaran Rp 100 triliun untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) di tahun ini. Artinya anggaran MBG tahun ini akan mencapai Rp 171 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan, tambahan anggaran seluruhnya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan dari cadangan anggaran, APBN Perubahan (APBNP), atau CSR badan usaha milik negara (BUMN).
Selanjutnya: Remaja Bakar Rumah Anggota DPR AS Akibat TikTok Diblokir
Menarik Dibaca: 6 Manfaat Telur Jika Dikonsumsi Setiap Hari, Apakah Aman?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
