kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.539   39,00   0,22%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

PPP usulkan naikkan harga premium


Kamis, 16 September 2010 / 17:27 WIB


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi partai berlambang Ka'bah mendorong pemerintah menaikkan harga premium.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy yang juga anggota Komisi VII DPR menegaskan, pembatasan BBM bersubsidi mutlak diperlukan. Sebab, hingga semester pertama 2010, penggunaan BBM bersubsidi hampir melebihi alokasi anggaran. "Bila tidak dibatasi, subsidi BBM akan membengkak lebih besar lagi," kata Romahurmuziy, Kamis (16/9).

Namun, ia tidak sepakat dengan cara yang akan dipakai pemerintah yakni dengan membatasi konsumsi BBM bersubsidi hanya untuk mobil tahun tertentu saja. Sebab, dia menilai cara tersebut bisa menimbulkan masalah baru. Antara lain, bakal menyulitkan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena mereka harus mengecek satu per satu setiap kendaraan yang akan mengisi BBM.

Selain itu, dia mengatakan cara itu juga mudah diakali. Menurutnya, pemilik mobil, bisa saja memborong BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil yang tua kemudian disalurkan untuk mobil barunya.

Hal ini berbeda bila harga premium untuk mobil dinaikkan. Karena, dia bilang semua mobil pasti akan membeli premium dengan harga yang sama. "Tapi bukan berarti pemerintah menghentikan subsidi BBM," kata Romahurmuziy.

Menurutnya, subsidi tersebut bisa diganti dengan cara bantuan langsung tunai (BLT). BLT itu hanya diberikan untuk mobil tertentu dan angkutan umum. "Mereka bisa didata dan diberikan kupon," kata Romahurmuziy.

Romahurmuziy optimis, cara ini lebih mudah dilakukan. Apalagi, pemerintah sudah berpengalaman menyalurkan BLT untuk 17 juta rumah tangga. "Jumlah mobil di Indonesia hanya sekitar 5 juta, pasti bisa dilakukan seperti pemberian BLT," kata Romahurmuziy.

Ia menambahkan, kendaraan angkutan tertentu, seperti taksi juga tidak boleh menggunakan BBM bersubdisi. Sebab, taksi bukan angkutan umum. Selain itu, penguna taksi juga berasal dari golongan menengah ke atas. "Subsidi itu untuk rakyat miskin," tandas Romahurmuziy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×