kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PPP: Kurangi penggunaan minyak secara bertahap


Jumat, 28 Maret 2014 / 15:14 WIB
PPP: Kurangi penggunaan minyak secara bertahap
ILUSTRASI. Ada 5 buah yang baik dikonsumsi para penderita asam lambung. Salah satunya semangka.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin penggunaan energi terbarukan menjadi hal mutlak yang wajib dikembangkan. Ini satu-satunya cara mengatasi cadangan minyak bumi Indonesia yang kian menipis.

Dalam catatan PPP, tahun 2010,  cadangan minyak Indonesia tinggal tersisa  4,2 miliar barel sangat mengkhawatirkan. Tanpa ada temuan ladang minyak baru, minyak ini cuma bisa dipakai 12,8 tahun.

Jika ini terus terjadi, energi akan terkuras. Apalagi, kebijakan saat ini tak berubah sejak tahun 2010. Komposisi penggunaan energi masih tetap yakni minyak sebesar 49%, gas sebesar 22%, batubara 24%, dan energi terbarukan sebesar 5%.

Targetnya PPP bila masuk lingkaran pemerintah adalah   mendorong komposisi penggunaan energi dengan porsi penggunaan  energi fosil yang makin tipis. Paling tidak, tahun 2025, bauran penggunaan energinya adalah minyak sebesar 25%, gas 22%, batubara 30%, dan energi terbarukan sebesar 23%.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ekonomi PPP Aunur Rofiq memprediksi, cadangan minyak Indonesia di 2025 habis. Jika  memaksakan porsi minyak impor akan naik, tentu biayanya tidaklah murah.

Penggunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah juga membuat bujet setiap tahun membengkak. Karena itu, partai dengan nomor urut sembilan dalam pemilihan umum (pemilu) ini mengusung energi terbarukan. "Kalau energi terbarukan bisa 40% pada 2025 maka porsi minyak bumi bisa nol," ujar Aunur. Konsep pengelolaan energi yang ingin diperjuangkan PPP pada 2025 adalah minyak bumi 10%, gas 30%, batubara 30%, dan energi terbarukan sebesar 30%-40%.

Adapun energi terbarukan, PPP  akan mendorong penggunaan gelombang laut untuk pembangkit setrum. Gelombang laut mempunyai pasang surut dan panas laut bisa menghasilkan listrik. Apalagi, Indonesia pernah mencoba energi ini di Pulau Bangka dan mampu menerangi 20 rumah tangga skala kecil. Ke depannya, PPP ingin pemerintah meningkatkan anggaran research and development (R&D) agar program tersebut bisa cepat terlaksana.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan,  sungai-sungai di Indonesia terancam terjadi pendangkalan dari hulu ke hilir. Karena itu, PPP ingin mendorong pemerintah agar menjaga sumber alam yang satu ini. Pasalnya, "Ketersediaan air bisa menjadi ancaman bagi masyarakat," tutur Suharso.

Makanya, PPP akan mendorong pembangunan situ-situ sebagai penampungan air. Dengan cara ini, kepastian pasokan air sebagai bahan baku bagi air bersih, irigasi bagi sektor pertanian serta kehidupan masyarakat tetap terjaga, sekaligus bisa menjadi sumber energi bagi masyarakat.                   



Perlu kontrak politik agar terealisasi

Hampir semua partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 menjanjikan ketahanan energi dengan menawarkan berbagai program kebijakan seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namun yang ditunggu oleh masyarakat adalah realisasi dari janji-janji partai politik tersebut.

Agar janji ketahanan energi itu terealisasi, partai politik perlu membuat kontrak politik. Dengan kontrak itu maka bisa dilihat sejauh mana realisasi janji-janji itu di kemudian hari.

Perlunya kontrak politik diungkapkan Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Kebijakan pengembangan energi terbarukan banyak dijanjikan Parpol karena memang hal mutlak untuk meningkatkan ketahanan energi. "Cuma bagaimana realisasinya, memang perlu dilihat lebih jauh," katanya.

Dia menambahkan, semua kebijakan energi memang harus mengarah pada kedaulatan energi, sama halnya kedaulatan pangan. Dan untuk mencapai kedaulatan energi, energi terbarukan menjadi basis yang tidak bisa terpisahkan. "Arah kebijakan partai politik sudah berpikir jangka panjang. Tidak boleh terjebak pada kebijakan sumbu pendek," ujarnya.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika menambahkan, saat ini kebijakan penggunaan energi terbarukan sudah dilakukan seperti dengan peningkatan penggunaan biodiesel dan panas bumi. "Namun perlu ditingkatkan," katanya.

Pemerintah sekarang juga sudah melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Karena itu siapa pun partai yang menang dalam Pemilu 2014 harus mendukung kebijakan energi terbarukan maupun konversi energi ke gas.

Bukan hanya ketahanan energi, Parpol juga harus memikirkan ketersediaan sumber daya air. Oleh karena itu pemanfaatan lingkungan tanpa mengorbankan keberadaan air perlu dipikirkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×