Reporter: Asep Munazat Zatnika, Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kondisi energi Indonesia kian kritis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ini terjadi karena tata kelola energi yang salah kaprah. Berbagai produk hukum negara ini di bidang energi masih tumpang tindih, cenderung melemahkan satu sama lain.
Sebagai oposisi pemerintahan sekarang, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini tampaknya tahu betul yang menjadi perhatiannya di bidang energi. Tak heran jika pada pemilihan umum (pemilu) 2014, partai dengan jargon partai wong cilik ini menjanjikan perbaikan tata kelola energi.
Anggota Komisi XI F PDIP Arif Budimanta mencontohkan kebijakan energi yang tidak sinkron antara kebijakan industri dengan kebijakan fiskal adalah kebijakan mobil murah. Tujuan awalnya agar mobil irit bahan bakar bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Tapi kenyataanya kebijakan ini justru membuat industri otomotif panen untung dari melimpahnya penjualan mobil murah meriah.
Karena itu, jika menang dalam hajatan politik tahun ini, PDIP ingin mendorong pemerintah menuntaskan kebijakan yang setengah-setengah dilakukan oleh pemerintah sekarang yakni konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). PDIP yakin kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Dalam sorotan PDIP kebijakan ini tidak jalan karena koordinasi antarinstansi di pemerintahan saat ini tidak klop. Misalnya kepastian soal suplai dan pembangunan stasiun pengisian BBG. Karena itu ke depan harus segera diperbaiki. "Ini jadi komitmen dan prioritas bagi PDIP," kata Arif.
Politisi PDIP Nazaruddin Kiemas menambahkan, PDIP juga akan mengusung terobosan baru di bidang energi yakni menawarkan pengelolaan sumber energi kepada pemerintah daerah, khusunya yang memiliki wilayah penghasil minyak dan gas. Misalnya Sumatra Selatan, masyarakat di sana harusnya bisa menggunakan gas sebagai bahan bakar utama, untuk kebutuhan rumah tangga maupun kendaraan. Sehingga pada nantinya, setiap daerah bisa mandiri secara energi. "Energi jangan diurus oleh pusat terus," katanya.
Adapun Ian Siagian, anggota PDI Perjuangan mengingatkan, kebijakan yang sumber daya alam (SDA) di Indonesia, juga harus berkaitan dengan pengelolaan SDA sektor lain. Misalnya izin eksploitasi pertambangan jangan merugikan sektor lain seperti perkebunan dan kehutanan, termasuk analisa dampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
Artinya, jika pemerintah ingin menggenjot eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, untuk memenuhi lifting ataupun kebutuhan dalam negeri, tatap tidak boleh merusak lingkungan.
| Dapatkan solusi, bukan sekadar kritik Tahun ke tahun upaya mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu diungkapkan pemerintah. Kenyataannya, konsumsi selalu meningkat, imbasnya kondisi fiskal terus saja membengkak. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, diperlukan keseriusan dari pemerintah, bukan hanya jargon politik. Enny mengaku seharusnya, Indonesia sudah bisa lepas dari jerat BBM. Padahal, jika dilihat dari sisi ekonomis maupun sosial ketergantungan Indonesia terhadap BBM sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Enny mengaku tidak mengetahui, apa yang menjadi hambatan bagi pemerintah. Mengingat dari road map yang dimilikinya, pemerintah seharusnya bisa. "Artinya ini hanya perlu ketegasan saja," ujar Enny. Bahkan pembangunan infrastruktur mendukung program konversi ini sampai saat ini belum dilakukan. Padahal, infrastruktur menjadi indikator keseriusan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan BBM. Karena itu, perlu terobosan kebijakan baik dari sisi fiskal atau lainnya. Supaya semua pihak bisa terdorong merealisasikannya. "Kementerian satu dengan yang lainnya masih berjalan sendiri-sendiri," katanya.. Enny juga menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jangan cuma mengusung masalah konversi BBM, sebagai jalan keluar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Karena masalah SDA lebih kompleks dari sekedar masalah BBM. Sementara, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi bilang, program konversi minyak, ataupun yang berkaitan dengan harga BBM masih sangat relevan dan menarik untuk diangkat sebagai isu politik di pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Namun, harus ada solusi konkrit dari PDIP supaya isu ini bisa menarik calon pemilih. Terlebih menghadapi hajatan politik tahun ini, jargon PDIP lebih optimis yakni "Indonesia Hebat". Jadi seharusnya solusi atas permasalahan energi lebih di kedepankan ketimbang kritik atas mandeknya program-program energi pada pemerintahan saat ini. Mari kita tunggu langkah nyatanya. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
