Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjanjikan akan memberikan prioritas utama bagi kaum perempuan apabila terpilih dalam pemilihan umum 2014. Sebab, perempuan sehat menjadi indikator angka kematian ibu (AKI) yang menurun. Hal ini menjadi urutan teratas PPP di kebijakan jaminan sosial.
Alasan partai berlambang kabah ini berfokus pada kesejahteraan perempuan karena ketika seorang perempuan sehat maka generasi yang akan dihasilkan adalah generasi yang sehat. Anggota Komisi IX dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengatakan, jika menang pemilu, PPP janji membuat klinik–klinik Keluarga Berencana (KB) di pasar tradisional yang ada di Indonesia.
Tujuannya agar para ibu yang notabene tiap hari pergi ke pasar untuk berbelanja, bisa dengan mudah melihat menjangkau pelayanan kesehatan. Dalam klinik ini akan dilakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi secara komprehensif.
Kebijakan ini berkaitan erat dengan rencana penurunan AKI yang ingin dilakukan oleh partai peserta pemilu 2014 dengan nomor urut sembilan ini. "Sekarang AKI sekitar 328 per 100.000 kelahiran," katanya.
PPP menjanjikan akan berusaha keras untuk mengurangi kematian ibu ini. Tidak hanya soal kesehatan, nantinya di setiap klinik akan mengajarkan bagaimana membangun rasa percaya diri dan sosialisasi mengenai konsep diri.
Untuk merealisasikan janji ini, PPP akan mendorong jumlah tenaga kerja kesehatan yang memadai baik di tingkat pusat hingga daerah. Saat ini, di setiap puskesmas yang ada di Indonesia termasuk di Jakarta jumlah tenaga kesehatan masih kurang. Lalu standar layanan di puskesmas perlu diperbaiki, yaitu harus memiliki dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga seorang psikolog.
Selain itu PPP ingin nantinya ada juga program khusus bagi manula. Partai bernafaskan Islam ini akan membuat puskesmas yang memberi layanan khusus bagi kalangan manula. Artinya, manula akan diberikan prioritas pelayanan.
Ke depan, PPP akan memodifikasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bidang ketenagakerjaan yang dimulai pada Juli 2015 dengan memberikan jaminan pensiun bagi orang tua atau kaum manula. Ini yang akan diteruskan dan dikawal oleh PPP.
Di samping itu, BPJS Kesehatan atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku per 1 Januari kemarin akan terus disempurnakan oleh PPP. "BPJS ini belum sempurna terkait jumlah pesertanya," tandas Okky.
Partai nomor urut kesembilan peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 ini menilai cakupan BPJS kesehatan yang menjamin sebanyak 86,4 juta penduduk ini masih kurang. Jumlah rakyat miskin saat ini kurang lebih berjumlah 110 juta jiwa atau masih ada 23,6 juta rakyat miskin yang belum mendapatkan layanan kesehatan. PPP berjanji paling tidak 110 juta jiwa ini bisa menerima layanan BPJS kesehatan.
Tak cukup itu, partai ini juga berjanji untuk melakukan perbaikan atas implementasi BPJS. Idealnya ke depannya adalah tidak perlu lagi ada anggota BPJS. "Setiap warga yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) harusnya bisa berobat gratis," kata politis PPP, Ahmad Yani.
Intinya, PPP menjanjikan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Jadi tunggu saja realisasi janji-janji manis ini.
| Susah menambah bujet kesehatan Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, program jaminan sosial yang dilontarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih kurang realistis. Keinginan PPP untuk mengcover semua masyarakat miskin yang berjumlah 110 juta jiwa tidaklah mungkin tercapai. Menurut Indria, saat ini 60%-70% belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja pegawai. Kalau ingin menjangkau layanan kesehatan bagi semua masyarakat miskin artinya butuh dana yang tidak sedikit. "Dari mana kita dapatkan uang itu," katanya. Maka dari itu, seharusnya kebijakan yang sudah ada sekarang ini yang harus dioptimalkan implementasinya. Tanggungan iuran untuk 86,4 juta bantuan iuran bagi warga miskin yang kini dilayani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini yang perlu diawasi praktik di lapangan. Selain itu, jangan terlalu tinggi dalam merencanakan alokasi anggaran, seperti alokasi 10% untuk kesehatan. Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah ada pagu alokasi untuk masing-masing pos. Misalnya alokasi kesehatan sebesar 20% dari total belanja. Kalau anggaran kesehatan ditambah menjadi 10% maka tidak ada anggaran investasi pemerintah untuk stimulus fiskal. Sebab, setiap tahun alokasi anggaran birokrasi saja mencapai hampir 70% dari total anggaran negara. Sebaiknya memang implementasi dari program yang sudah ada saja yang ditingkatkan. Terkait kemudahan akses BPJS dengan menggunakan KTP, Enny menyambut baik kebijakan tersebut. Hanya, menjadi catatan program ini adalah kesiapan integrasi data. Kalau integrasi data dari masing-masing masyarakat sudah dijadikan satu semuanya dalam elektronik KTP elektronik maka itu bisa dilakukan. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
