Reporter: Wuwun Nafsiah | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra melalui keterwakilannya di DPR terbilang cukup ngotot agar pemerinah segera mengimplementasikan amanat Undang Undang No 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Walhasil, pembentukan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dapat disahkan. Dimana BPJS Kesehatan berjalan 1 Januari lalu dan BPJS Ketenagakerjaan berjalan 1 Juli 2015. Partai Gerinda sejatinya menginginkan pelaksanaan kedua BPJS itu serentak 1 Januari 2014.
"BPJS ini sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat," kata Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Gerindra. Partai berlambang kepala garuda itu menilai, langkah pemerintah melaksanakan BPJS sebagai awal yang baik meski pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak siap menjalankan program ini. Tapi, Gerindra tak setuju klaim pemerintah bahwa program ini sebagai SBY Care layaknya Obama Care.
Ke depan, Gerindra menjanjikan perbaikan dengan memaksimalkan pelaksanaan BPJS. Sumarjati Arjoso ingin BPJS menjamin seluruh warga negara. Artinya seluruh masyarakat harus dijamin pemerintah. Selain itu, pemerintah harus memikirkan kelompok masyarakat penyandang cacat, gelandangan, orang dengan keterbelakangan mental.
"Mereka belum atau tidak mempunyai KTP sehingga belum dijamin kesejahteraannya," katanya. Pada pemilu 2014 ini Gerindra menawarkan enam program aksi, salah satunya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Pertama, program itu menitikberatkan pada menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. "Kami terus memperjuangkan agar BPJS benar-benar gratis bagi yang kurang mampu," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Gerindra mencontohkan semestinya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional meniru Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta. Rakyat tidak perlu dibebani iuran dan sumber pendanaan sepenuhnya ditanggung dari APBN. "Dalam undang-undang kesehatan, anggaran maksimal 5% harus direalisasikan," jelasnya.
Kedua, mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan memberikan jaminan sosial bagi fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Tak kalah penting, peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit agar tidak ada lagi yang menolak pasien.
Ketiga, mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di kantong kemiskinan dan daerah tertinggal. Tujuannya agar terjadi pemerataan tenaga medis, dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Gerindra memandang, saat ini dokter lebih banyak berada di perkotaan. Dengan kebijakan ini, selain menjamin pelayanan sekaligus juga memaksimalkan peran puskesmas.
Keempat, menggerakkan revolusi putih mandiri yakni menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah. Program ini ditopang engan proyek kambing dan sapi perah. "Gerindra akan memastikan seluruh rakyat Indonesia mempunyai penghasilan, diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan modal usaha, perluasan lahan pertanian," kata Sumarjati Arjoso.
Program-program idealis ini mudah diucapkan tapi tentu tak mudah dilaksanakan.
| Program idealis, tapi sulit diimplementasikan JAKARTA. Program ekonomi yang ditawarkan Partai Gerindra tampak idealis. Tapi, laiknya platform ekonomi partai politik umumnya hanya manis saat kampanye. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, program ekonomi khususnya soal jaminan sosial Gerindra bukan barang baru. Hanya, banyak program yang dijanjikan partai pemenang politik mandek . Soal program jaminan sosial yang ditawarkan pemerintah saat ini, masalah yang ada adalah soal pemerataan dokter. "Ini program lama, tapi tidak ada realisasinya," katanya, Jumat (10/1). Namun janji Gerindra ini, kata Indria, ini lebih realistis. Program yang realistis ini menjadi kunci Gerindra untuk memperoleh suara besar di pemilu 2014 nanti. Bila, program ini secara terus-menerus, Gerindra tentu berharap, masyarakat bisa tertarik. Dengan begitu, Gerindra bisa berharap mendapatkan suara masyarakat dalam pemilu mendatang. Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri melihat, apa yang ditawarkan Gerindra untuk program jaminan sosial sudah menjadi program pemerintahan sekarang. Namun, "Kembali lagi pada persoalan implementasinya. Pemerintah sekarang ini seharusnya bisa, tetapi kenyataan di lapangan berbeda," kata dia. Didin mencontohkan implementasi penyerapan anggaran kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan, anggaran kesehatan bisa mencapai 5%, namun dalam kenyataannya saat ini hanya terserap sekitar 2% saja. Padahal isu kesehatan sangat penting. Dengan jumlah penduduk besar, dan kenaikan perekonomian, kesehatan yang terjangkau bagi penduduk ekonomi mikro, kecil, dan menengah sangat dibutuhkan. Dengan kesehatan yang baik, produktivitas penduduk meningkat. Ini menjadi kunci keluar dari negara berkembang. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
