Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai yang saat ini memerintah ini menegaskan kini eranya memperjuangkan program jaminan sosial melalui sistem jaminan sosial nasional yang dijalankan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Partai yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang bergulir 1 Januari lalu tidak lain untuk menjamin seluruh rakyat agar mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program jaminan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini dinilai tepat oleh Partai Demokrat. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie pun sepakat bahwa program jaminan sosial BPJS lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya. "Secara cakupan, program jaminan sosial saat ini mencakup nasional. Dibandingkan program sebelumnya yang lokal," katanya.
Marzuki juga berpendapat pelaksanaan program tersebut kini lebih transparan dan sangat menerapkan prinsip gotong-royong sehingga tidak membebani masyarakat. Ditambah lagi dengan fasilitas BPJS Kesehatan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis penyakit sehingga masyarakat pun bisa terbantu.
Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 19,6 triliun untuk menjamin 86,4 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin, kurang mampu, dan rentan tahun ini. Adapun untuk pekerja mandiri, bisa mendaftarkan diri mereka dan keluarga ke Kantor BPJS Kesehatan, tapi membayarkan iuran bulanan. Jika kesulitan untuk membayar iuran tersebut, mereka bisa melapor kepada BPJS Kesehatan, agar bisa mendapat fasilitas jaminan kesehatan melalui kategori orang miskin tersebut.
"Sistem jaminan kesehatan nasional lebih baik dari jaminan kesehatan masyarakat. Secara prinsip lebih baik," ujarnya. Meski demikian, partai dengan nomor urut ketujuh peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 mengakui masih banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang menjadi cacatan atas kebijakan ini. "Maka perlu waktu dan penyesuaian untuk masa-masa transisi," tambah Marzuki.
Partai Demokrat mengambil langkah populis untuk sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Demokrat siap mensukseskan kebijakan BPJS ini. Sebut saja, Demokrat membantu upaya sosialisasi pelaksanaan BPJS ini. "Sebanyak 148 kader Demokrat siap mensosialisasikan BPJS ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di daerah pemilihnya," jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Alie Assegaf.
Demokrat pun menjanjikan jika di tahun 2014 partai ini menang bakal menyempurnakan pelaksanaan jaminan sosial. Pertama, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 19.225 per orang bagi kaum miskin dan kurang mampu, bakal ditingkatkan secara bertahap.
Kedua, pemberian insentif bagi dokter dan tenaga medis lainnya demi memuluskan BPJS.
Ketiga, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana infrastruktur seperti rumah sakit dan Puskesmas. Nurhayati menegaskan langkah-langkah evaluasi pun terus dilakukan. Ini demi memastikan pelaksanaan BPJS tahun mendatang bakal lebih baik ketimbang tahun sekarang. Semoga ini tidak semata jargon politik semata untuk mengerek elektabilitas partai yang kian terpuruk.
| Program BPJS jadi dongkrak elektabilitas JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak bisa diklaim sebagai hasil kerja pemerintah. Apalagi jika program tersebut diklaim sebagai hasil kerja salah satu partai politik saja. Kebijakan SJSN merupakan produk hasil kebijakan dalam UU. Pembahasan yang dilakukan terkait BPJS melewati proses panjang, yang pembahasannya pun melibatkan banyak pihak, misalnya DPR yang didalamnya tidak hanya ada partai pemerintah atau koalisinya tetapi juga partai-partai lainnya. Apalagi jika program jaminan sosial tersebut diberi label dengan SBY Care sebagai pencitraan dari pemerintah saat ini mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 9 April mendatang. "Itu jelas sangat memaksakan diri," katanya. Saling klaim terhadap BPJS ini karena pemerintahan sekarang ini sedang krisis prestasi. Akibatnya partai koalisi saling berebut hasil kinerja yang cukup populis di masyarakat. "Pemerintah lagi miskin dengan karya. UU Desa juga mulai diklaim. UU BPJS juga mulai diklaim," tambahnya. Andrinof mengingatkan, kini masyarakat semakin cerdas sehingga paham dengan gaya pencitraan pemerintah. "Masyarakat bisa menilai nantinya," imbuhnya. Sementara itu, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro pun mengatakan bahwa program jaminan kesehatan yang baru saja diluncurkan pemerintah tersebut tidak serta-merta mendongkrak popularitas Partai Demokrat mengingat masih banyak kinerja yang memberikan citra buruk. Terlepas dari kepentingan politik, sebenarnya masyarakat sangat senang dengan adanya program-program yang ditawarkan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Karena itu dengan waktu yang tersisa sekarang Partai Demokrat tampaknya berupaya memompa isu kesejahteraan. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
