Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA DPR RI mengapresiasi sikap pemerintahan Prabowo Subianto yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa mewah.
Kebijakan menaikkan tarif pajak hanya untuk barang mewah itu diputuskan pemerintah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Keputusan itu dinilai telah mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
Baca Juga: Malam Tahun Baru, Sri Mulyani Lembur Susun PMK yang Mengatur PPN 12%
"DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat," kata Wakil Ketua DPR RI Dasco dalam keterangan resminya, Selasa (31/12).
Dasco mengatakan ada tiga poin yang diputuskan pemerintah Prabowo dalam merespons aspirasi rakyat terkait kenaikan PPN tersebut.
Pertama, tarif PPN yang naik 1% dari 11 menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Kedua, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif PPN terhadap barang dan jasa lain selain yang masuk kategori mewah.
"Untuk barang dan jasa selain barang mewah tidak ada kenaikan PPN dan tetap dikenakan tarif lama 11%," katanya.
Ketiga, pemerintah memutuskan untuk tetap tidak menerapkan tarif PPN terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Baca Juga: Diskon Tarif Listrik Tetap Berlaku Meski PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah
"Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini bebas dari tarif PPN tetap diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif 0%, masih tetap berlaku," katanya.
Menurutnya, pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 usai menerapkan kebijakan ini diperhitungkan hanya sebesar Rp 3,2 triliun. Padahal, potensi penerimaan negara jika PPN 12% diberlakukan pada semua barang dan jasa mencapai Rp 75 triliun.
"Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah, namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil," katanya.
Dasco mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk bersatu dan mendoakan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengemban tugas sebagai pemimpin negara dengan baik. Terpenting, mampu membawa kemajuan bagi Indonesia.
Selanjutnya: Bunga Deposito BRI di Awal Tahun 2025, Tertinggi 3,50%
Menarik Dibaca: Bunga Deposito BRI di Awal Tahun 2025, Tertinggi 3,50%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
