Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah siap mengeluarkakn aturan baru terkait penghapusan kebijakan harga untuk kebutuhan dalam negeri akan batubara (domestic market obligation/DMO).
"Iya sedang kami persiapkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjdajitan saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jumat (27/7).
Makanya untuk menindakanjuti hal tersebut, Presiden Joko Widodo akan mengadakan rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait pada Selasa pekan depan. Meski begitu, masih belum diketahui pasti apakah peraturan yang dipersiapkan itu berbentuk Peraturan Pemerintah atau hanya Peraturan Menteri. "Kalau perlu PP dibikinkan, kalau enggak peraturan menteri saja," tambah dia.
Sekadar tahu saja, penghapusan harga DMO batubara itu ditempuh demi memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Adapun sebagai gantinya nantinya pemerintah akan memberikan US$ 2 ton-US$3 per ton untuk para pengusaha.
"Seperti sawit jadi ada serap dana untuk cadangan energi untuk mensubsidi PLN," jelas dia. Untuk itu, nantinya pemerintah akan membuat sebuah institusi baru di Kementeian Keuangan untuk menghipmpun dana batubara layaknya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Kelapa Sawit.
"Formatnya seperti kelapa sawit," tandas Luhut. Nantinya institusi itu yang akan mengalokasikan dana untuk PLN. Soal ini sedang dihitung oleh Kementerian ESDM besaran harga dari batubara.
Dengan kebijakan ini, diyakini bisa mendatangkan devisa US$ 5 miliar ke Indonesia dalam setahun. "Berdampak baik terhadap current account defisit kita, jadi nanti kalau diperbaiki biodiesel juga digunakan PSO dan non PSO kita juga akan dapat US$ 15 miliar, jadi CAD tidak defisit dan rupiah stabil," tambah Luhut.
Ia juga mengatakan, kebijakan ini tidak serta merta karena permintaan pengusaha. Mengingat sehari sebelumnya, para pengusaha ekportir diundang ke Istana Kepresidenan Bogor untuk berdiskusi dengan Presiden.
Tapi yang pasti, lanjut Luhut, pemerintah memang sedang mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang bisa menguatkan ekonomi nasional terhadap efek global. "Kita juga dengarkan masukan dari pasar, kita lihat ini yang terbaik," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
