Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Salah satu anggota Fraksi PKS di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhasan Zaidi, menilai, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Terkait hal itu, PKS menawarkan sejumlah program.
Pertama, memperbaiki kemampuan guru. Solusinya, PKS menawarkan program penambahan jumlah lembaga pelatihan guru. Dengan memperbanyak jumlah lembaga pelatihan, diharapkan kemampuan guru bisa bertambah.
"Dengan begitu, program sertifikasi yang selama ini dijaalankan oleh pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak perlu dilanjutkan," jelasnya. Menurutnya, program sertifikasi guru hanya sebatas formalitas saja. Sebab, tidak berdasarkan metode penilaian yang tepat dan dilakukan hanya sekali.
"Ini kan tidak adil, di mana muridnya ada ujian berkala sedangkan gurunya tidak," ujar Nurhasan, Rabu (22/1) kepada KONTAN.
Masalah lain yang menjadi prioritas PKS dalam hal pendidikan adalah soal penyusunan kurikulum. Selama ini, penyusunan kurikulum dipandang seperti melakukan coba-coba. Misalnya saja, dalam metode Ujian NAsional (UN) yang menuai berbagai masalah. Serta penggunaan sistem RSBI yang juga tidak tepat. Padahal, penerapan kurikulum harus sangat serius tidak bisa coba-coba.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS lainnya, Raihan Iskandar bilang PKS juga berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran untuk pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Selama ini, penyaluran anggaran itu belum optimal, terutama untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang berkualitas di daerah.
Begitupun dengan pemberian beasiswa untuk siswa miskin. "Sejauh ini, implementasinya masih banyak terjadi kebocoran. Banyak siswa yang ternyata tidak berhak, malah mendapatkan beasiswa. Oleh karenanya, PKS siap merancang sistem pembagian beasiswa yang tepat sasaran," tegas Raihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
