kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.631.000   29.000   1,11%
  • USD/IDR 16.870   24,00   0,14%
  • IDX 8.885   -52,03   -0,58%
  • KOMPAS100 1.226   -2,75   -0,22%
  • LQ45 867   -1,47   -0,17%
  • ISSI 324   0,11   0,04%
  • IDX30 441   1,22   0,28%
  • IDXHIDIV20 520   3,38   0,65%
  • IDX80 136   -0,29   -0,21%
  • IDXV30 144   0,32   0,22%
  • IDXQ30 142   1,10   0,79%

PKS tak akan menarik kadernya dari kabinet


Rabu, 19 Oktober 2011 / 13:12 WIB
PKS tak akan menarik kadernya dari kabinet
ILUSTRASI. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani


Reporter: Hans Henricus, Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Buktinya, PKS menghormati keputusan perombakan kabinet kendati jatah menterinya dikurangi satu.

Kader PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan partainya sudah menentukan dua sikap atas keputusan SBY itu. Pertama, menghormati keputusan SBY.

Kedua, seluruh menteri yang berasal dari PKS harus tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. "Adapun langkah-langkah berukutnya akan dibicarakan di sidang majelis syuro," kata Tifatul usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Rabu (19/10).

Menurut Tifatul, jika ada anggota PKS kecewa terhadap keputusan SBY itu manusiawi. Cuma, kata Tifatul, kalau terjun dalam dunia politik memang kondisinya bisa terombang-ambing, diserang, dihujat, adalah situasi biasa.

Sebelumnya, PKS mengancam akan menarik semua menterinya jika jatahnya dikurangi. Asal tahu saja, PKS mendapat empat jatah kursi menteri.

Namun, dalam perombakan kabinet yang dilakukan, jatah PKS dikurangi satu. SBY mengganti Suharna Surapranata yang sebelumnya menjadi menteri riset dan teknologi dengan Gusti Muhammad Hatta. Gusti sebelumnya adalah menteri lingkungan hidup.

Sikap PKS ini membuat Partai Demokrat mulai gerah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan berharap setelah pengumuman reshuffle ini partai koalisi bisa segera menegaskan sikap politiknya. "PKS sebaiknya segera memutuskan tetap di koalisi atau menjadi oposisi. Kalau mau koalisi mari koalisi yang baik. Kalau mau oposisi silakan. Tapi jangan dua kaki," ujarnya sebelum mengikuti rapat Panitia Kerja
Mafia Pemilu di Komisi II DPR.

Pohan menilai PKS lebih sering berpesan sebagai partai koalisi. Dia mengatakan, seringkali kader-kader PKS mengecam kebijakan SBY. Menurutnya, ulah kader PKS ini konsisten dalam menjalankan peran sebagai partai koalisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2026) Global Finance 2026

[X]
×