BI Diprediksi Kerek Suku Bunga Acuan Jadi 5% untuk Redam Pelemahan Rupiah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.

Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk meredam tekanan pelemahan rupiah yang menyentuh level terendah sepanjang sejarah di Rp 17.706 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 19 Mei 2026.

Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini semakin sulit dikendalikan hanya melalui intervensi pasar valas dan instrumen moneter non-suku bunga.

Baca Juga: Wamenkeu: Kenaikan Harga Minyak US$ 1 Akan Membebani Defisit Rp 6,8 Triliun

Padahal, Bank Indonesia telah aktif menggunakan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta menggelontorkan lebih dari US$ 10 miliar cadangan devisa dalam empat bulan terakhir untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“Untuk memperluas langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke 5,00% di Rapat Dewan Gubernur mendatang,” ujar Jahen dalam laporannya, Senin (19/5/2026).

Menurut LPEM FEB UI, meskipun inflasi domestik masih relatif terkendali, tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. Inflasi umum tercatat turun menjadi 2,42% secara tahunan atau year on year (yoy) pada April 2026 dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Penurunan ini terjadi seiring semakin memudarnya low base effect dari diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal 2025.

Meski demikian, LPEM FEB UI menilai tekanan inflasi mendasar masih berpotensi meningkat akibat perang Iran-AS yang mendorong kenaikan harga energi global. Namun, dampak kenaikan harga energi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada inflasi domestik karena pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi.

“Di saat berbagai negara lain mengalami lonjakan inflasi yang drastis, Indonesia masih diuntungkan dari keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” katanya.

Baca Juga: Target Serap Obligasi Rp2 Triliun per Hari Belum Terpenuhi, Ini Penjelasan Purbaya

Di sisi lain, produsen dinilai mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya biaya produksi yang belum sepenuhnya dibebankan ke konsumen. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan harga berbagai input industri terkait energi, seperti gas alam, plastik, dan pupuk.

LPEM FEB UI juga menyoroti tekanan terhadap rupiah yang tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi persoalan domestik. Secara year to date, rupiah tercatat melemah 5,50% dan menjadi salah satu mata uang dengan performa terburuk di antara negara berkembang.

Beberapa faktor domestik yang dinilai memicu pelemahan rupiah antara lain kekhawatiran investor terhadap keseimbangan fiskal akibat rendahnya rasio perpajakan, mahalnya program populis pemerintah, serta risiko contingent liability dari Danantara.

Selain itu, tingginya ketidakpastian kebijakan, indikasi dominasi negara di berbagai sektor ekonomi, serta kekhawatiran terhadap independensi bank sentral juga dinilai memperburuk persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dari sisi global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong investor global mengalihkan portofolio ke aset safe haven. Kondisi ini memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Pengamat: Pelemahan Rupiah Bukan karena Minim Intervensi BI, Ini Akar Masalahnya

LPEM FEB UI mencatat, selama periode 15 April hingga 12 Mei 2026, pasar saham Indonesia mengalami arus modal keluar sebesar US$ 15 juta. Sementara itu, pasar obligasi pemerintah mencatat arus modal keluar sebesar US$ 0,4 miliar pada periode 15 April hingga 8 Mei 2026.

Tekanan di pasar keuangan turut mendorong kenaikan imbal hasil surat utang negara, terutama tenor jangka pendek. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor satu tahun melonjak 44 basis poin dari 5,59% menjadi 6,16% pada periode 15 April hingga 13 Mei 2026.

Menurut Jahen, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap risiko jangka pendek perekonomian domestik.

Meski begitu, dari sisi pertumbuhan ekonomi domestik, aktivitas ekonomi masih menunjukkan ekspansi yang kuat. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,61% yoy meningkat dari 5,39% yoy pada Triwulan IV-2025.

Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52% (yoy), didukung peningkatan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, pengeluaran pemerintah melonjak 21,81% yoy terutama didorong penyaluran tunjangan hari raya ASN dan berbagai program sosial, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, sektor eksternal mulai menunjukkan moderasi. Surplus perdagangan Indonesia pada Januari–Maret 2026 tercatat sebesar US$ 5,55 miliar, turun 49,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 10,91 miliar.

Penurunan surplus terjadi karena pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, terutama akibat lonjakan harga minyak dan gas global di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Ke depan, LPEM FEB UI memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat secara moderat pada Mei 2026. Risiko tersebut dipicu kenaikan harga BBM nonsubsidi, meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan Iduladha, serta potensi gangguan pasokan pangan akibat El Nino.

Meski kenaikan BI Rate berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit yang tercatat sebesar 8,93% yoy pada Maret 2026, LPEM FEB UI menilai stabilisasi rupiah harus menjadi prioritas utama Bank Indonesia dalam jangka pendek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News