kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,65   -6,71   -0.72%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

PKS: Pemerintah gagal memenuhi target pertumbuhan ekonomi


Selasa, 28 Agustus 2018 / 19:26 WIB
PKS: Pemerintah gagal memenuhi target pertumbuhan ekonomi
ILUSTRASI. RAPAT PARIPURNA RUU RAPBN 2019


Reporter: Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah akan sangat sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ada pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar 5,3%. Lebih-lebih memenuhi janjinya mengejar target pertumbuhan ekonomi 7%.

Adang Sudrajat, anggota DPR dari Fraksi PKS memandang bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) semakin tidak optimistis dalam memenuhi janji kampanye.

" Adapun kenyataannya sejak 2015 hingga kuartal II 2018 rata-rata hanya 5% artinya terdapat gap 2% dari target. ini berarti pemerintahan Jokowi-Jk gagal," ujar Adang Sudrajat, dalam Rapat Paripurna. Selasa (28/8).

Ia juga menambahkan bahwa kegagalan pemerintah Jokowi Jk ini akan berdampak pada indikator pengurangan kemiskinan, pengangguran dan tingkat kesenjangan antar daerah.

Berikutnya ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah masih tidak optimal, dan tidak sepenuhnya sehat karena bergerak sangat lambat dan terbatas.

Ia mengharapkan rendahnya realisasi belanja modal masih harus ditingkatkan, terutama belanja modal untuk infrastruktur pertanian yang mana hal ini sangat penting mengingat sektor pertanian masih berkontribusi besar pada pendapatan domestik bruto (PDB).

Selain itu, dirinya juga mengingatkan soal Indonesia yang bisa terperangkap dalam ekonomi kelas menengah bawah, "Kondisi perekonomian sekarang cukup mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah tergerus, menurunnya daya beli masyarakat, di mana para ahli telah mengingatkan Indonesia sangat rentan masuk dalam kelas ekonomi menengah ke bawah," ujar Adang Sudrajat, Selasa (28/8).

Terakhir, Adang bilang bahwa ke depannya pemerintah harus memperhatikan soal dana desa yang masih mengendap di daerah, padahal dana tersebut mampu berperan untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×