Reporter: Dani Prasetya | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Fraksi PKB meminta agar pimpinan DPR melakukan audit pada setiap kunjungan kerja luar negeri. Audit itu untuk menilai kelayakan setiap kunjungan kerja.
"Bisa audit anggaran, audit tujuan, maksud kunjungan, dan audit layak tidaknya kunjungan ke sebuah negara," ungkap Anggota Komisi II Abdul Malik, Selasa (10/5).
Bahkan, pimpinan DPR juga sebaiknya melakukan audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan kunjungan. Selain itu, sebelum pelaksanaan kunjungan kerja setiap komisi seharusnya dapat menggelar temu wartawan untuk menjelaskan besarnya anggaran, jumlah anggota yang ikut, pemilihan negara, instansi yang dituju, dan tujuan kunjungan.
Memang, dia mengakui, keterbukaan informasi itu akan menimbulkan pro-kontra dari masyarakat dan media. Namun, unsur yang diinginkan dalam audit kunjungan kerja dan penjelasan pada publik itu adalah transparansi kerja dan anggaran. Selain itu, penilaian positif terhadap kunjungan kerja ke luar negeri. "Sayangnya pimpinan tidak berani," ujar dia.
Seperti diketahui, kunjungan kerja DPR ke berbagai negara menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. "Oleh karena itu, ke depannya, mekanisme kunjungan kerja itu dapat lebih transparan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
