/2025/04/23/772603031.jpg "Pimpinan Baru BI Segera Dipilih, Banggar DPR Minta Arah Kebijakan Diperjelas")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai pengajuan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI merupakan pilihan teknokrasi Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, kedua sosok tersebut bukan orang baru di sektor keuangan. Destry dan Aida memiliki rekam jejak panjang sebelum menduduki posisi pimpinan di Bank Indonesia.
"Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif," kata Said dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Ditjen Pajak Wajibkan Platform Kripto Kumpulkan Data Domisili Pengguna
Menurut dia, rekam jejak Destry dan Aida menjadi modal penting untuk memperoleh kepercayaan pelaku pasar. Terlebih, kondisi perekonomian global saat ini masih menghadapi berbagai gejolak.
Said mencontohkan situasi ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI. Menurutnya, pasar tidak mengalami gejolak berarti karena kepemimpinan sementara BI berada di bawah Destry bersama jajaran yang ada.
"Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Dan hal ini tidak mudah bisa dipenuhi," katanya.
Dia menilai pengajuan kedua nama tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi BI sebagai salah satu hasil penting reformasi.
"Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar," jelas Said.
Said mengatakan tantangan Destry dan Aida ke depan tidak mudah. BI memiliki dua mandat utama, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Di samping itu, regulasi baru juga memberikan mandat tambahan kepada BI untuk berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, Said menilai Indonesia masih membutuhkan core policy yang dapat menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan moneter.
Dia membandingkan Indonesia dengan China yang memiliki arah kebijakan nilai tukar yang cenderung mendukung daya saing ekspornya.
Baca Juga: Hari Kelima Gempa NTT, Pemerintah Kirim 65 Ton Logistik
Sementara Amerika Serikat, menurut Said, dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan inflasi dan defisit perdagangan sehingga kebijakannya turut diarahkan untuk memperkuat dolar AS.
"Refleksi dari kebijakan China dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk merangkai arah kebijakan fiskal dan moneter," kata Said.
Oleh karena itu, dia menilai Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru perlu segera merumuskan arah kebijakan nasional ke depan.
Said mengatakan pemerintah perlu menentukan apakah kebijakan ekonomi akan lebih diarahkan untuk memperkuat ekspor komoditas sehingga membutuhkan dukungan nilai tukar rupiah yang kompetitif, atau justru menekan inflasi pangan dan energi yang banyak ditopang impor sehingga membutuhkan rupiah yang lebih kuat.
Said optimistis koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Destry apabila nantinya ditetapkan sebagai Gubernur BI dapat berjalan baik. Dia menyebut keduanya telah memiliki relasi yang cukup lama.
"Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerjasama, merumuskan core kebijakan, dan berbagai peran," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
