Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sulit mewujudkan Trisakti Bung Karno dan Nawacita. Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, termasuk dalam menyusun komposisi kabinet.
"Jokowi harus secara cermat memilih para menterinya yang memahami Trisakti Bung Karno. Karena Trisakti Bung Karno yang menjadi roh dari Nawacita Jokowi-JK. Berikutnya, calon menteri yang memahami Trisakti Bung Karno tersebut harus memiliki track record yang bagus, bebas korupsi, kompeten dan punya integritas," kata Novidy, Jumat (24/10).
Menurutnya, jika para menteri kabinet Jokowi-JK tidak memahami Trisakti Bung Karno, maka bisa dipastikan pemerintahan Jokowi-JK akan gagal mewujudkan Nawacita. Bahkan, bila calon menteri kabinet Jokowi-JK berasal dari kalangan neoliberal, maka ini sama saja dengan proses de-Soekarnoisasi. Pemikiran besar Bung Karno dihancurkan oleh oknum yang mengatasnamakan pemikiran Bung Karno.
"Untuk itu, kami mengingatkan kembali Presiden Jokowi untuk tetap konsisten menjalankan Trisakti Bung Karno, termasuk dalam memilih menteri kabinet Jokowi-JK," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengatakan bahwa Jokowi-JK harus menendang orang-orang yang memiliki rekam jejak alias track record buruk.
Salah satunya adalah Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno. Daeng menilai, sosok Rini lebih mementingkan pasar neoliberasime daripada ekonomi kerakyatan.
"Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," katanya.
Dikatakan, kabinet Jokowi tidak semata-mata harus bebas dari korupsi, melainkan mutlak berisikan orang-orang yang memiliki komitmen besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.
"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," ujarnya.
Lebih lanjut, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa. (Wahyu Aji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
