Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya 5,1%-5,2% di 2026, Ini Tantangannya

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi melambat di tahun 2026. Bank Permata pun memprediksi, laju ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5,1% hingga 5,2% pada tahun depan.

Perkiraan tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4% dan lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) sebesar 5,33%.

Kepala Ekonom Bank Permata Bank Josua Pardede menilai, pertumbuhan ekonomi tahun depan tak akan sebesar yang diperkirakan pemerintah karena terhambat laju konsumsi rumah tangga.

Saat ini konsumsi rumah tangga masih mengalami perlambatan, terutama setelah pergeseran fokus belanja pemerintah dari pembangunan infrastruktur pada 2024, kemudian saat ini ke program-program sosial yang realisasinya belum merata.

“Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di beberapa tahun sebelumnya, yaitu adalah sektor konsumsi. Ini juga mengalami perlambatan cukup signifikan,” tutur Josua dalam PIER Economic Outlook 2026, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa pada 2024 masih berlangsung banyak pembangunan infrastruktur, sementara pada tahun berjalan kuartal I hingga kuartal III 2025 pembangunan infrastruktur diperkirakan hanya mencapai sekitar setengah dari capaian 2024, yakni sekitar 30%–39% sedangkan saat ini hanya 7,2%, sehingga mengindikasikan perlambatan yang cukup signifikan.

Meski demikian, Josua menilai, pertumbuhan ekonomi bisa melebihi kisaran 5,1% hingga 5,2% di 2026 apabila pemerintah benar-benar memaksimalkan berbagai program prioritas agar berjalan dan terserap sepenuhnya.

Pemerintah, menurutnya, sudah memiliki berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tujuh 3 juta rumah, serta program terkait Korporasi Merah Putih.

Karena itu, ia menekankan bahwa ekspansi fiskal tetap perlu dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas, sambil tetap fokus pada program-program prioritas tersebut yang dinilai mampu mendorong akselerasi investasi dan konsumsi.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kepentingan domestik. Program-program produksi, menurutnya, harus dirancang agar tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya menyasar kelas menengah yang memiliki daya beli besar.

Di sisi lain, pemerintah harus berhati-hati dalam meningkatkan pembiayaan dan memanfaatkan berbagai peluang pendapatan negara, seperti pajak karbon dan individual pajak transportasi, yang nilainya masih belum tergarap optimal.

Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan investasi. Ia menilai pemerintah sudah memiliki satgas, regulasi, serta laporan-laporan pendukung, sehingga perlu dioptimalkan dengan menyusun pipeline proyek di berbagai sektor keuangan, energi, digitalisasi logistik, pariwisata, hingga perumahan beserta perhitungan risiko yang jelas. Dengan demikian, investor akan memiliki kepastian dan lebih percaya diri menanamkan modal.

Pada aspek pembiayaan pemerintahan, ia menyinggung bahwa risiko pada segmen bisnis UMKM masih relatif tinggi dibandingkan segmen lain seperti konsumen maupun korporasi.

Karena itu, diperlukan penguatan mitigasi risiko perbankan melalui skema penjaminan, KUR, pendampingan usaha, serta optimalisasi aset produktif desa agar kinerja UMKM dapat ditingkatkan.

Terakhir, ia menyoroti pendalaman pasar keuangan. Meski suku bunga global telah turun, transmisi penurunan suku bunga ke sektor perbankan dinilainya masih lambat. Ia menilai perlunya koordinasi lebih erat antara pemerintah, otoritas moneter, regulator keuangan, perbankan, pelaku industri, dan masyarakat.

Jika konsep “Indonesia Incorporated” dapat dijalankan secara efektif, ia meyakini berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dan prospek perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik lagi, meskipun risiko global masih tinggi.

“Risiko global memang masih cukup tinggi, tapi kalau koordinasi pemerintah ini bisa terjalankan dengan lebih baik atau di luar perkiraan tentunya prospek ekonomi akan lebih baik lagi dari tahun lalu,” tandasnya.