Pemerintah Desain Ulang Subsidi Energi Demi Rakyat Miskin

Kamis, 04 Desember 2025 / 16:45 WIB

ILUSTRASI. Warga membeli elpiji kemasan 3 kilogram di agen LPG 3 Kg, Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Senin (7/4/2025). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan pasokan dan distribusi energi mulai dari BBM, gas bumi, LPG, hingga kelistrikan pada masa Lebaran 2025 terpantau dalam kondisi aman dan lancar. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan mendesain ulang skema penyaluran dan pembayaran subsidi energi dalam dua tahun ke depan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan subsidi yang semestinya ditujukan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, justru masih dinikmati kelompok mampu, bahkan golongan kaya dan super kaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, evaluasi pemerintah menunjukkan masih banyak ketidak tepatan penyaluran subsidi di lapangan. Kondisi ini disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat kerja tertutup antara BPI Danantara dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

“Tadi membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan, temuan di lapangan menunjukkan ada ironi kelompok masyarakat mampu hingga super kaya masih ikut menikmati subsidi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan berpendapatan rendah. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah untuk mendesain ulang skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Masih ada orang yang relatif kaya, kaya, super kaya yang masih mendapat subsidi. Jadi kami lihat nanti bagaimana perbaikannya,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, pemerintah bersama Danantara telah bersepakat melakukan perombakan strategi subsidi dalam dua tahun ke depan. Fokusnya ialah memastikan subsidi hanya diterima kelompok desil 1–4, atau mereka yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah. Sementara itu, subsidi untuk kelompok desil 8–10—yang masuk kategori kaya akan dikurangi secara signifikan.

“Subsidi untuk yang kaya sekali nanti akan dikurangi secara signifikan, dananya kita alihkan ke desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin,” jelasnya.

Perbaikan desain subsidi ini, menurut Purbaya, membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan BUMN melalui Danantara. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan perbaikan fasilitas penyaluran agar skema baru tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi.

Saat ini, pemerintah menunggu desain program dari Danantara untuk kemudian merampungkan rancangan skema subsidi energi yang lebih efisien dan akurat.

Adapun rapat kerja antara Menkeu Purbaya, jajarannya, dan Danantara dengan Komisi XI DPR digelar untuk membahas subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025.

Rapat yang sedianya dimulai pukul 10.00 WIB baru berjalan sekitar pukul 11.00 WIB dengan dihadiri 17 anggota Komisi XI dari tujuh fraksi. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memutuskan rapat berlangsung tertutup mengingat materi yang dibahas bersifat strategis.