Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,07% pada kuartal II-2021 membawa kabar gembira di tengah perjuangan bangsa melawan dampak pandemi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tetap terjaga dan reformasi struktural perekonomian segera dapat terlaksana.
Dalam pidato Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021 lalu Presiden Jokowi menekankan pentingnya transformasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini didominasi konsumsi untuk dialihkan ke arah hilirisasi dan produksi dengan mendorong lebih banyak lagi kemunculan industri baru.
Untuk itu investasi dan ekspor menjadi kunci. “Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor,” ungkap Jokowi.
Investasi telah menjadi fokus pemerintah sejak tahun lalu sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang mulai diimplementasikan tahun ini.
Baca Juga: Mengajukan Izin Usaha Secara Cepat, Nyaman, dan Transparan Melalui OSS RBA
Bentuk implementasi ini antara lain melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, sebagai strategi meningkatkan iklim kemudahan berusaha guna mengerek daya saing investasi nasional.
Jokowi berharap pertumbuhan investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Optimisme ini sejalan dengan kinerja realisasi investasi yang tumbuh signifikan di bawah Kementerian Investasi.
Sampai semester I-2021 tercatat realisasi investasi sebesar Rp 442,triliun, tumbuh 10% (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu.
“Investasi tersebut menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian,” kata Jokowi.
Pada kesempatan terpisah, Kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyampaikan, pada semester I-2021 komponen belanja pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang terjadi pada 2020.
Sebab sejak awal 2021, bersama dengan ekspor, pertumbuhan positif komponen investasi ikut berperan secara signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
“Kalau dilihat 2020 hanya konsumsi pemerintah tumbuh positif, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, impor semuanya overall negatif pada 2020. Namun saat masuk 2021, pada kuartal I, investasi sudah mendekati penguatan signifikan, ekspor sudah tumbuh positif. Artinya semua komponen sudah mulai menguat tumbuh signifikan, dan ini makin nyata pada kuartal II-2021 semua komponen tumbuh kuat,” papar Febrio.
Baca Juga: Ini manfaatkan OSS RBA bagi investasi
Sejalan dengan arahan Presiden, Febrio menyebut "Reformasi struktural diharapkan meningkatkan daya saing yang akan terlihat dalam tambahan investasi dalam perekonomian kita, dan daya saing kita secara global. Sehingga pertumbuhan ekspor harusnya bisa kita dorong lebih kuat lagi dari agenda reformasi struktural tersebut,"
Peluncuran OSS berbasis risiko oleh Kementerian Investasi pekan lalu diharapkan Febrio dapat mempermudah proses bisnis penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ease of doing business (EoDB), sehingga investasi dan lapangan kerja dapat terus terkerek naik.
Kepala Center of Industry Trade & Investement Indef Andry Satrio Nugroho dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa langkah pemerintah meluncurkan OSS berbasis risiko memang tepat mengingat kendala saat memulai bisnis di Indonesia memang terkait perizinan.
“EoDB Indonesia memang belum cukup baik, faktor yang menyebabkan kesulitan berusaha di Indonesia adalah saat memulai. Proses perizinan legal form yang sulit, waktu dan prosedur yang rumit, sampai urusan biaya. OSS berbasis risiko menurut saya mencoba menjawab masalah ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Andry menilai masih ada beberapa aspek lain yang kerap menghambat kemudahan berusaha di tanah air. Mulai dari proses pengurusan lahan yang rumit, sampai sengketa bisnis yang membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian berusaha.
Hal-hal ini dinilai Andry perlu turut diperbaiki untuk mengerek naik peringkat EoDB nasional lebih jauh lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
