Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp 149,6 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 973,6 triliun.
Angka ini turun drastis 55,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 336,9 triliun.
Secara rinci untuk pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 133,6 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar Rp 15,99 triliun.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengungkapkan jika melihat dari sisi demand, memang ada kabar baik bahwa dari sisi permintaan masyarakat aktivitas produksi sudah menunjukkan progres pemulihan, seperti daya beli masyarakat yang mulai pulih karena faktor seasonal bulan puasa dan lebaran yang mendongkrak konsumsi masyarakat.
“Jadi dari sisi produksi terus meningkat,” ujar Riefky kepada Kontan.co.id, Kamis (21/4).
Baca Juga: Bebas dari Jebakan Middle Income, Ekonomi Indonesia Harus Tumbuh 6%
Namun pada sisi supply, menurut Riefky masih terdapat kendala seperti tekanan inflasi dari harga-harga komoditas energi dan pangan yang kemudian menyebabkan biaya produksi semakin meningkat. “Jadi kalau kita lihat ke depannya, memang ini masih sulit untuk ditebak, tergantung bagaimana langkah pemerintah,” tambahnya.
Namun Riefky melihat bahwa pemerintah ke depannya akan menambah utangnya apabila konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dan membuat harga komoditas pangan dan energi tetap tinggi. Sehingga menurutnya pemerintah harus menambah stimulus fiskal terutama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.
“Dan dalam kondisi ini, maka pemerintah harus memperlebar ruang fiskalnya kalau memang sedikit. Dan salah satu caranya adalah meningkatkan pembiayaan dari sisi utang,” kata Riefky.
Baca Juga: Pemerintah Akan Kurangi Utang hingga Rp 596 Triliun Tahun Depan
Namun Riefky mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengingat pada tahun 2023 ada mandat untuk mengembalikan defisit di bawah 3%. Sehingga ia menyarankan pemerintah menambah utang jika memang perlu diambil dan sudah tidak ada jalan lain.
“Tapi kalau memang kondisinya mendesak dan perlu dilakukan stimulus fiskal untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan saya rasa pantas untuk kemudian pemerintah meningkatkan kembali pembiayaan dari sisi utangnya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
