kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.063   79,31   1,14%
  • KOMPAS100 1.056   15,99   1,54%
  • LQ45 830   13,16   1,61%
  • ISSI 214   1,34   0,63%
  • IDX30 424   7,83   1,88%
  • IDXHIDIV20 510   8,47   1,69%
  • IDX80 121   1,88   1,59%
  • IDXV30 125   0,72   0,58%
  • IDXQ30 141   2,29   1,65%

Per Januari 2020, realisasi belanja negara alami kontraksi 9,1%


Rabu, 19 Februari 2020 / 22:40 WIB
Per Januari 2020, realisasi belanja negara alami kontraksi 9,1%
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan para dirjen bersiap menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020).


Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari lalu sebesar Rp 139,83 triliun atau 5,5% dari pagu anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2020.

Realisasi belanja negara tersebut menurun 9,1% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu (yoy).

Secara lebih rinci, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 71,4 triliun atau 4,2% dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,2% yoy.

Baca Juga: Penerimaan pajak awal tahun merosot menjadi Rp 80,2 triliun

Begitu juga dengan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang secara keseluruhan sebesar Rp 68,4 triliun atau 8% dari pagu dalam APBN 2020. Pertumbuhan realisasi TKDD per Januari lalu turun 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski secara keseluruhan belanja negara alami kontraksi pertumbuhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap melakukan percepatan belanja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Frontloading belanja terlihat dalam breakdown belanja secara lebih rinci. Kalau penurunan belanja bantuan sosial (bansos) itu karena ada perubahan mekanisme dari yang tadinya disalurkan semua di Januari menjadi diratakan ke 12 bulan dan ada yang melalui kartu sembako,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Januari 2020, APBN defisit Rp 36,1 triliun

Sementara untuk belanja TKDD, meski juga tumbuh melambat, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah skema transfer untuk penyaluran dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu menjadi penyaluran secara langsung ke rekening desa dan rekening sekolah.

“Jadi walaupun penyalurannya tumbuh negatif, tapi transfernya langsung sehingga harapannya juga langsung dirasakan oleh penerima sehingga berdampak ke perekonomian,” lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×