Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait wacana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kebijakan ketenagakerjaan alih daya atau outsourcing.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai penghapusan outsourcing kurang tepat dilakukan saat ini karena akan berdampak ke dunia usaha dan investasi ke tanah air.
"Timing-nya menurut kita kurang tepat ya karena kita nih sekarang kan lagi mengalami pelemahan ekonomi baik karena perang dagang, kemudian juga domestik lesu, sehingga banyak terjadi PHK," kata Bob pada Kontan.co.id, Minggu (4/5).
Sebaliknya, dalam kondisi saat ini dunia usaha berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro akan dunia usaha. Misalnya melakukan relaksasi peraturan dan mempermudah pembukaan lapangan kerja baru.
Baca Juga: Apindo Minta Investasi Bersih dari Pungli
"Bukan hanya pekerjaan yang temporary tapi yang sifatnya outsourcing juga kalau bisa dibuka, yang sifatnya magang, oportunity itu mesti dibuka gitu loh ya. Bukan malah dikurangi atau malah dievaluasi," jelasnya.
Bob mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi karena regulasi pemerintah yang kurang ramah bagi pemodal.
Menurut Bob, kondisi ini menyebabkan tingginya biaya investasi di dalam negeri. Sehingga banyak pemodal yang kurang leluasa melakukan strategi operasional.
Untuk itu, Bob menilai deregulasi kebijakan untuk meningkatkan peluang investasi lebih diperlukan. Termasuk deregulasi di sektor ketenagakerjaan yang menjadi salah satu komponen ekonomi biaya tinggi di tanah air.
Baca Juga: Soal Pungli Ormas di Pabrik Subang, Apindo Soroti Urgensi Perlindungan Hukum
"Nah jadi di sektor perburuhan juga harus ada relaksasi bukan hanya di perdagangan, karena ga akan masuk investasi di negara yang over regulated yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi," katanya.
Selain itu, Bob juga berharap ada pihak ketiga dengan latar belakang profesional di luar pemerintah yang akan mengkaji rencana penghapusan alih daya ini.
Hal ini untuk memastikan kebijakan yang lahir betul-betul kebijakan yang sesuai dan tidak merugikan banyak pihak.
"Kita harapkan ada kebijakan yang sifatnya teknokratis, harapan kita setiap aturan juga ada analisis dari kebijakan itu sendiri," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Baca Juga: Pemerintah Akan Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi, Apindo Beri Masukan Ini
Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor.
Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja.
"Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.
Selanjutnya: Wijaya Karya (WIKA) Catat Rugi Bersih Rp 780,17 Miliar per Kuartal I 2025
Menarik Dibaca: 10 Jus Buah untuk Penderita Asam Lambung yang Aman Dikonsumsi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
