Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pengusaha meminta kepada pemerintah untuk sementara waktu menghentikan penerbitan paket kebijakan ekonomi baru. Mereka minta kepada pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah mereka keluarkan.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengatakan, permintaan ini disampaikan pengusaha terkait pelaksanaan selusin paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini masih mengalami banyak kendala.
"Evaluasi semua, cari kendala, segera atasi, kalau beres dan jalan baik, baru mulai dengan yang baru, jangan yang lama masih banyak masalah, tambah yang baru," katanya kepada Kontan pekan ini.
Pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai selusin, mengalami banyak hambatan.
Walaupun sampai saat ini sejumlah payung hukum dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan paket tersebut, paket dan insentif yang diberikan pemerintah ternyata belum bisa dijalankan.
Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Kementerian koordinator Perekonomian, sampai saat ini setidaknya ada 30 kasus yang telah dilaporkan.
Pertama, berkaitan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Walau pemberlakuan SVLK sudah diatur secara tegas, ekspor mebel tidak bisa dilakukan dengan mudah. "Masih ada penahanan mebel sehingga tidak bisa ekspor," katanya.
Kedua, soal kemudahan perizinan dan perpanjangan kerja tenaga kerja asing di kawasan ekonomi khusus. Sampai saat ini, berdasarkan laporan yang diterimanya juga masih banyak kasus pemeriksaan berbelit- belit terhadap warga negara asing di imigrasi dan hotel- hotel.
