Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha menilai penerapan proses notifikasi merger dan akuisisi dengan sistem pre merger notification sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena sistem notifikasi tersebut dinilai lebih baik dibanding sistem notifikasi dengan menggunakan post merger notification.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono menilai, sudah seharusnya proses notifikasi merger dan akuisisi dalam UU nomor 5 tahun 1999 direvisi. Menurut dia, sistem notifikasi merger dan akuisisi dengan sistem pre merger notification lebih baik ketimbang post merger notification.
Baca Juga: Dampak corona, Bappenas lakukan reformasi sosial dengan mendesain ulang tiga hal ini
“Iya memang seharusnya begitu (menggunakan sistem notifikasi pre merger notification),” kata Soetrisno kepada Kontan.co.id, Selasa (12/5).
Founder Iwant Co. Business & Antimonopoly Counselor ini menyebutkan, sistem pre merger notification memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk dinilai terlebih dahulu oleh KPPU. Nantinya, KPPU dapat menilai apakah mergernya punya dimensi anti persaingan usaha atau tidak. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka pihak perusahaan dapat meneruskan transaksi. Sementara, bila ada indikasi negatif, maka proses merger itu bisa ditangguhkan.
“Kalau post merger notification kan susah, misalnya terindikasi ada unfair business pasca merger, kalau sudah merger baru notifikasi, bagaimana nanti kalau sampai mergernya dibatalkan oleh KPPU, pasti akan sangat mengganggu usaha,” ujar Soetrisno.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga saat ini masih menerapkan sistem post merger notification dalam proses notifikasi merger dan akuisisi perusahaan. Hal ini karena belum adanya revisi terkait proses notifikasi dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Baca Juga: Belum ditemukan vaksin, Gugus Tugas: Kita belum tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir
Komisioner KPPU Dinni Melanie mengatakan, saat ini proses notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia menganut sistem post merger notification. Artinya, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
Hal ini, kata Dinni, berbeda dengan sistem notifikasi yang dianut di negara-negara lain yakni pre merger notification. Yakni sebelum dilakukannya transaksi merger dan akuisisi, perusahaan-perusahaan harus melapor terlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha di negara tersebut untuk mendapat persetujuan (pre merger notification).
Dinni mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah mengusulkan perubahan sistem notifikasi dari yang saat ini menganut sistem post merger notification agar diubah menjadi sistem pre merger notification. Poin tersebut menjadi salah satu usulan dalam revisi UU nomor 5 tahun 1999.
Baca Juga: Arutmin Indonesia anggap hasil revisi UU Minerba beri banyak manfaat
“Namun sayangnya sampai dengan akhir tahun lalu revisi UU nomor 5 tahun 1999 belum dilaksanakan oleh pihak DPR. Jadi sampai saat ini aturan yang berlaku adalah aturan dasar UU nomor 5 tahun 1999 dimana notifikasi merger masih menganut rezim post merger notification,” kata Dinni dalam Executive Forum KPPU, Selasa (12/5).
Meski begitu, Dinni mengatakan, saat ini pihaknya tetap membuka ruang bagi korporasi yang ingin melakukan pre merger notification. Meski pre merger notification masih bersifat sukarela, nantinya korporasi akan mendapatkan asesmen dari KPPU terkait rencananya dalam melakukan merger atau akuisisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
