Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua tahun lalu tepatnya 2 Maret 2020 pandemi Covid-19 mulai diumumkan masuk ke wilayah Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut, dua tahun ini baik pemerintah dan masyarakat terus belajar dalam penanganan pandemi.
Alphonzus mengingat awal mulanya di tahun 2020 dimana pada saat pertama kali wabah Covid-19 merebak di Indonesia semua pihak mengalami kepanikan dalam menghadapi dan mengendalikan lonjakan jumlah kasus positif.
"Saat ini pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi terjadinya lonjakan jumlah kasus positif Covid-19 sehingga saat ini dua kepentingan utama yaitu kesehatan dan perekonomian dapat dijaga jauh lebih seimbang daripada sebelumnya," jelas Alphonzus, Rabu (2/3).
Meski penanganan pandemi di Indonesia semakin membaik, namun Alphonzus menilai pemerintah masih perlu meningkatkan langkah antisipatif dari penanganan pandemi Covid-19. "Yang masih perlu ditingkatkan adalah kebijakan yang lebih bersifat antisipasi seperti misalnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang sebentar lagi akan tiba," ungkapnya.
Baca Juga: Industri Manufaktur Indonesia Diprediksi Tetap di Mode Ekspansif Tahun Ini
Pasalnya, berkaca pada pengalaman tahun 2020 dan 2021 yang lalu maka Alphonzus menyarankan pemerintah segera mempersiapkan kebijakan untuk mengantisipasi bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022 ini.
Disamping itu, upaya pemerintah mengamankan kebutuhan vaksin hingga percepatan pelaksanaan vaksinasi patut diapresiasi. Di mana langkah tersebut dinilai menjadi faktor utama dalam pengendalian penyebaran Covid-19.
Ke depan percepatan vaksinasi diharapkan semakin meningkat, mengingat adanya varian baru Covid-19 yang kini menyebabkan kenaikan tren kasus. "Selain program percepatan vaksinasi maka tentunya pemberlakuan Protokol Kesehatan harus terus menerus diterapkan secara ketat, disiplin dan konsisten," harapnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi cepat tanggap pemerintah memastikan keamanan vaksin bagi seluruh penduduk di Indonesia. Ditambah lagi percepatan vaksinasi, bahkan tahun ini telah memasuki suntikan ketiga.
Hanya saja Sarman berharap percepatan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional dikelola secara transparan dan terbuka. Berkaca dari adanya kasus korupsi yang dilakukan salah satu Menteri terhadap dana bantuan sosial pada awal pandemi lalu.
Ia menegaskan kasus serupa diharapkan jangan sampai terulang kembali maka transparansi, akuntabel dan terbuka harus dilakukan. Selain itu koordinasi antar Kementerian/Lembaga mengenai kebijakan mitigasi di tengah pandemi perlu ditingkatkan.
Baca Juga: Dua Tahun Sudah Pandemi Berlangsung, Ekonom: Penanganan Mulai Membaik
"Kemudian soal koordinasi antara Kementerian harus saling menunjang dalam penanganan Covid-19. Misal ini mau masuk ramadan dan lebaran koordinasi antara Kementerian harus bagus untuk jaga harga pangan saat momentum itu. Demikian juga soal mudik koordinasi harus dilakukan sejak saat ini oleh kementerian/lembaga," jelasnya.
Pengusaha juga berharap agar stimulus, relaksasi serta bantuan bagi sektor usaha dan UMKM perlu diperpanjang sampai ekonomi benar-benar membaik. Hal tersebut karena masih banyak cash flow perusahaan yang belum kembali stabil. "Jadi kebijakan pemerintah untuk meringankan pelaku usaha masih kita butuhkan dan kita harapkan ada kebijakan dari pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
