Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggenjot penggunaan komponen dan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti perintah penggunaan komponen lokal di semua kegiatan kementerian dan lembaga yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, salah satu upaya untuk menggenjot penggunaan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur akan dilakukan dalam pembangunan jalan. Rencananya, dalam pembangunan jalan, kementeriannya akan menggenjot penggunaan Aspal Buton.
Basuki mengatakan, saat ini total kebutuhan aspal di dalam negeri mencapai satu juta ton. Dari total kebutuhan tersebut, 600 ribu di antaranya sudah bisa dipenuhi dari aspal hasil produksi Pertamina. Sementara itu, 400 ribu sisanya ditutup dari impor. "Padahal kita punya Aspal Buton, makanya ini akan dimaksimalkan," kata Basuki Selasa (16/5).
Selain aspal, Basuki juga mengatakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga akan dilakukan terhadap produk lain. "Kami masih inventarisir, ada karet ada lainnya dan ini akan terus ditingkatkan," katanya.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Senin (15/6) kemarin memerintahkan kepada seluruh kementerian, lembaga dan BUMN untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pelaksanaan kegiatan mereka. Perintah ini dia keluarkan dengan beberapa alasan.
Pertama, neraca perdagangan. Jokowi mengatakan, salah satu faktor yang membuat neraca perdagangan dalam negeri jeblok adalah tingginya impor. "Ini tidak boleh lagi, hentikan agar neraca perdagangan membaik," katanya.
Kedua, penggunaan produk lokal yang masih rendah. Jokowi mengatakan, dalam beberapa proyek pemipaan yang dipantaunya, banyak produk pipa impor membanjiri Indonesia. Padahal menurutnya, produksi pipa pabrikan di dalam negeri sudah bagus baik secara kualitas, kuantitas dan kapasitas.
"Tapi hanya terpakai 40% karena kementerian lembaga rajin impor," katanya.
Sementara itu Saleh Husin, Menteri Perindustrian mengatakan, agar penggunaan produk lokal tersebut bisa efektif diterapkan oleh semua kementerian lembaga, pemerintah akan menerapkan sanksi tegas. "Sanksi sedang disusun dan sedang dicari formatnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
