Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Bebagai tunjangan serta pemberian remunerasi gencar dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Namun, pemberian tunjangan dan remunerasi itu disinyalir penuh muatan politis dari pemerintah.
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir sejumlah aturan dikeluarkan pemerintah terkait pemberian tunjangan kepada profesi auditor dan analis, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jumlah tunjangan paling tinggi yang diberikan pemerintah kepada auditor dan analis masing-masing sebesar Rp 1,4 juta dan Rp 900.000.
Bukan hanya itu, batu-baru ini pemerintah juga akan 100.00 PNS di tahun 2014 ini. Kebijakan-kebijakan itu dipandang sebagai sarana pencitraan pemerintah.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, pola-pola seperti itu kerap dilakukan pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Ia mencontohkan, pada tahun 2009, pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali. Alhasil, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kembali terpilih menjadi presiden pada peride berikutnya.
"Saat ini SBY tidak bisa mencalonkan lagi, tetapi kemungkinan menguntungkan partai yang berkuasa ada," ujar Siti, Minggu (2/3) kepada KONTAN.
Meskipun begitu, Ia percaya masyarakat yang menjadi pemilih saat ini berbeda jika dibandingkan pada tahun 2009. Banyaknya kasus korupsi yang diungkap ke publik melalui media masa cukup membuka mata masyarakat lebih hati-hati memilih wakilnya.
Bukan hanya soal pemberian remunerasi dan tunjangan buat PNS saja, tetapi beberapa kebijakan lainnya syarat disalah gunakan untuk kepentingan politik.
Pengamat polirik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI) Syaiful Bahri bilang, berbagai bantuan soaial yang diberikan seperti Bantuan Langsung Smentara Masyarakat (BLSM), berpotensi disalah gunakan.
Belum lagi adanya dana optimalisasi yang belum jelas penggunaannya, bisa menjadi sarana bancakan partai yang duduk di pemerintahan, untuk digunakan sebagai alat kampanye. Oleh karenanya, berbagai kebijakan pemberian bantuan itu harus betul-betul diawasi.
Sementara itu, menteri koordinator bidang perekonomian, yang juga Ketua Umum Pattai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, berjanji untuk menggunakan dana optimalisasi sesuai peruntukannya.
"Sesuai amanat presiden SBY, dana optimalisasi jangan disalahgunakan," ujarnya, Jumat (28/2) di istana negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
