Reporter: Silvana Maya Pratiwi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah berencana mengajukan lagi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016. Pengamat melihat, sah-sah saja pemerintah mau menyuntik lebih banyak modal ke perusahaan-perusahaan pelat merah.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir menilai, PMN akan wajar asalkan diberikan kepada BUMN yang memiliki penugasan khusus dari pemerintah dan program-programnya memiliki pengaruh kepada masyarakat.
Menurutnya prioritas pemberian PMN kepada perusahaan BUMN tertentu menjadi sangat penting agar tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu contoh BUMN yang layak mendapatkan PMN misalnya PT Perkebunan Nusantara. Lewat pemberian suntikan dana, diharapkan produktivitas gula BUMN meningkat dan mengurangi impor, sehingga bisa mencapai swasembada.
Selain itu, dia minta, pemerintah jangan memaksakan pemberian dana PMN ini jika memang kesulitan dana.
"Jangankan PMN, akhir-akhir ini saja kementerian dan lembaga disuruh motong anggaran 50%, bisa jadi dipotong lagi 50%. memang sepertinya APBN tidak mendukung pemberian PMN," kata dia kepada KONTAN, Kamis (19/5).
Sekadar informasi, pemerintah memangkas anggaran lebih dari 80 instansi Tanah Air untuk menghemat Rp 50 triliun di APBN-P 2016. Malah, pemerintah juga berencana ada pemangkasan anggaran jiid II yang tengah dihitung.
Selain itu, Revrisond mengingatkan pentingnya evaluasi pada BUMN yang sudah mendapat suntikan PMN tahun lalu. "Perlu semacam ada evaluasi untuk PMN 2015. sudah efektif atau tidak. kalau efektif bisa dilanjutkan PMN 2016 kalau diperlukan," tuturnya.
Sekadar mengingatkan, PMN sempat diajukan dalam RAPBN 2016, tahun lalu. DPR mengesahkan APBN 2016 tetapi menolak tambahan modal untuk BUMN sebesar 39,42 riliun untuk 24 BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
