Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, kritik dari pihak yang menyebut pendukung lama Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus murni untuk mengawal kepentingan visi dan misi presiden.
"Kritik yang disampaikan agar tujuannya untuk meluruskan, agar on the track, visi misi presiden seperti janjinya dulu," kata Karyono, Kamis (11/11/2021).
Karyono berujar, kritik harus proporsional, berbasis data, dan tidak tendensius jika terbukti ada kebijakan yang dinilai merugikan.
Jika kritik itu ingin menyelamatkan Jokowi agar visi misi presiden tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat, menurutnya sah dan beralasan.
Namun, apabila kritik yang disampaikan para relawan hanya untuk menggeser menteri, kata Karyono, bisa disebut sebagai makelar.
Baca Juga: Jokowi sedih Indonesia dihargai secara global, tapi dikerdilkan di negeri sendiri
"Tapi kalau di balik kritik untuk menggeser menteri, jadi makelar itu namanya. Itu kritik ala makelar, kritik itu harus murni," ungkap Karyono.
Karyono pun mengimbau, kritik yang disampaikan para relawan terhadap kebijakan pemerintah harus murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
"Jangan sampai kritik itu hanya bertujuan untuk sengaja menyasar menteri, menggeser, dan kemudian memasukkan orang lain. Itu makaler jabatan. Jangan seperti itu, karena nanti enggak objektif, ada motif dari kritik itu," ungkapnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis polymerase chain reaction (PCR) juga hanya membuat kegaduhan.
"Kalau ada kekurangan dalam mengambil kebijakan yah dimaafkan, kalau memang harga itu Rp 275.000 karena disubsidi pemerintah atau bantuan pengusaha maka harus kita berterima kasih," kata Emrus.
Ia menegaskan, naik turunnya harga PCR itu tidak serta merta karena permainan harga oleh pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, naik turunnya harga PCR bisa juga pengaruh dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Juga bisa disebabkan ketersediaan stok atau permintaan pasokan.
Baca Juga: Sebelum Jokowi lengser, pemerintah targetkan investasi Rp 642,2 triliun dari UEA cair
Bahkan, bila ada penurunan harga yang begitu jauh bisa juga karena subsidi dari pemerintah agar masyarakat bisa menjangkaunya. Karena itu, tudingan ada main harga, cenderung tendensius.
"Bila marginnya dikatakan tidak masuk akal, bisa jadi Pemerintah mensubsidi PCR ini hingga harga terjun bebas," kata Emrus.
Kemenkes dan BPKP, diminta lebih terbuka lagi soal harga PCR ini, agar tidak ada isu liar yang bisa mengganggu kerja presiden dan para menterinya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bangsa.
"Saran saya baiknya dua lembaga (Kemenkes dan BPKP) terbuka yah, soal pembelian bahan baku hingga harga bisa turun beberapa kali itu. Kita kan tidak tau, jangan-jangan Pemerintah yang subsidi maka harus kita syukuri, dan tidak ada bisnis di situ karena disubsidi tersebut," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Kritik Relawan Tanpa Data Bisa Merugikan Publik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
